Netanyahu Mulai Ditinggalkan, Partai Ultra-Ortodoks Israel Keluar dari Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Salah satu partai ultra-Orthodoks Israel, United Torah Judaism (UTJ), menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu karena perselisihan yang telah berlangsung lama terkait kegagalan dalam menyusun rancangan undang-undang yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer.

Enam dari tujuh anggota UTJ yang tersisa, yang terdiri dari faksi Degel Hatorah dan Agudat Yisrael, menulis surat pengunduran diri. Yitzhak Goldknopf, ketua UTJ, telah mengundurkan diri sebulan yang lalu.

Hal ini akan membuat Netanyahu memiliki mayoritas tipis dengan 61 kursi di Knesset yang memiliki 120 kursi atau parlemen.

Tidak jelas apakah Shas, partai ultra-Ortodoks lainnya, akan mengikutinya, dikutip dari laman Asia One, Selasa (15/7/2025)

Degel Hatorah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setelah berunding dengan para rabi kepalanya, dan setelah pelanggaran berulang kali oleh pemerintah terhadap komitmennya untuk memastikan status para siswa yeshiva suci yang dengan tekun terlibat dalam studi mereka (para anggota parlemennya) telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi dan pemerintah.

Partai-partai Ultra-Ortodoks berargumen bahwa RUU untuk membebaskan siswa yeshiva merupakan janji utama dalam perjanjian mereka untuk bergabung dengan koalisi pada akhir 2022.

Seorang juru bicara Goldknopf mengonfirmasi bahwa secara keseluruhan, tujuh anggota Knesset UTJ akan meninggalkan pemerintahan.

Para anggota parlemen ultra-Ortodoks telah lama mengancam akan meninggalkan koalisi terkait RUU wajib militer.

Beberapa partai agama dalam koalisi Netanyahu mengupayakan pengecualian bagi para siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer yang diwajibkan di Israel, sementara anggota parlemen lainnya ingin menghapus pengecualian semacam itu.

Kaum ultra-Ortodoks telah lama dibebaskan dari wajib militer, yang berlaku untuk sebagian besar pemuda Israel lainnya, tetapi tahun lalu Mahkamah Agung memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengakhiri praktik tersebut dan mulai melakukan wajib militer bagi para siswa seminari.

Netanyahu telah berusaha keras untuk menyelesaikan kebuntuan dalam koalisinya mengenai rancangan undang-undang wajib militer yang baru, yang telah menyebabkan krisis saat ini.

Pengecualian, yang berlaku selama beberapa dekade dan yang selama bertahun-tahun telah menyelamatkan sejumlah besar orang, telah menjadi topik hangat di Israel dengan militer yang masih terlibat dalam perang di Gaza.

Sumber:

Asia One