Menyisir Pilihan Posisi Penyeimbang PDIP Pasca Kongres di Bali

Posisi PDIP tersebut juga sebagai jawaban dari berbagai spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan mereka dalam kabinet Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hingga saat ini PDIP belum masuk ke dalam Kabinet Merah Putih.

“Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan,” tuturnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 4 Agustus 2025.

Politikus Partai Gerindra itu pun menyambut positif sikap PDIP yang memilih menjadi mitra penyeimbang pemerintah, bukan sebagai oposisi.

Menurut Prasetyo, pemerintah membutuhkan fungsi checks and balances serta masukan yang seimbang, sehingga posisi PDIP dianggap sangat tepat. Ia juga menegaskan, sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai pembagian kursi menteri untuk PDIP dari pemerintah Prabowo. Isu tentang jatah menteri untuk PDIP sempat ramai beredar, terutama setelah kabar Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet dan pertemuannya dengan Megawati di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025.

Adapun dalam pidatonya, Megawati menegaskan partainya memilih peran yang menegaskan posisi PDIP dalam pemerintahan sebagai peran penyeimbang, bukan oposisi maupun koalisi. Megawati menjelaskan dalam pidatonya, konsep oposisi dan koalisi pemerintah tidak berlaku dalam sistem parlementer. Oleh sebab itu, PDIP menegaskan posisinya bukan sebagai oposisi maupun koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo.

“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucap Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

PDIP memilih untuk berperan sebagai partai penyeimbang guna memastikan pembangunan nasional berlangsung sesuai konstitusi dan memenuhi kepentingan masyarakat luas. Mantan Presiden ke-5 Indonesia itu menjelaskan, PDIP adalah partai yang berlandaskan ideologi solid, selalu berpegang pada kebenaran, dan konsisten berpihak kepada rakyat. Menurutnya, sikap tegas sebagai partai penyeimbang penting untuk menjaga agar arah pembangunan nasional tetap selaras dengan konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

Megawati juga menekankan, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, serta prinsip hukum yang berkeadilan. Ia memandang keberpihakan bukan soal posisi dalam pemerintahan, melainkan soal kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Presiden Sukarno.

Oleh sebab itu, Megawati mengajak seluruh kader PDIP tetap menjaga peran strategis partai sebagai kekuatan ideologis yang berfungsi sebagai penyeimbang secara konstitusional dan sebagai pelopor perjuangan rakyat.

Lebih dari itu, Megawati mengingatkan, sejarah bangsa Indonesia membuktikan persatuan, disiplin, dan keberanian dalam membela kebenaran menjadi kunci utama kemerdekaan bangsa. Semangat tersebut yang membuat Indonesia berdiri kokoh dan rakyatnya berdaulat di tanah air sendiri. Sikap PDIP ini sekaligus menanggapi berbagai spekulasi terkait kemungkinan keterlibatan partai dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.