Menuju Munas 2025, Partai Berkarya Konsolidasi Internal dan Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintah

Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Muchdi PR (tengah).(dok.istimewa)

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyampaikan proses konsolidasi nasional partai telah resmi dimulai. Semangat pembaruan dan penguatan organisasi ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2025 tentang pengesahan susunan pengurus DPP periode 2020-2025.

Keputusan tersebut bukan hanya menandai pengakuan hukum terhadap kepemimpinan Partai Berkarya saat ini, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menata kembali struktur, memperbarui strategi perjuangan, dan membangun kesatuan yang kokoh menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya yang akan diselenggarakan pada 18-20 September 2025.

Melalui agenda konsolidasi nasional yang dijalankan secara bertahap, DPP menyerukan kepada seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 416 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) agar segera menyatakan komitmen kehadiran dan kesetiaan terhadap kepengurusan yang sah.

Kunjungan Lapangan?

Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.

“Ini bukan lagi tentang siapa yang berkuasa. Ini tentang siapa yang siap berjuang untuk masa depan partai dan bangsa. Kini saatnya semua kembali ke rumah besar Partai Berkarya,” ujar Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Muchdi PR, dalam keterangannya pada acara pelantikan pengurus DPP Partai Berkarya periode 2020-2025, Kamis (7/8).

Stabilitas Politik?

DPP juga menggarisbawahi bahwa Munas bukan sekadar forum seremonial, melainkan forum tertinggi partai untuk membentuk kepengurusan baru periode 2025–2030 yang lebih inklusif, transformatif, dan berkomitmen pada pelayanan politik yang bersih.

Partai Berkarya juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengeluarkan amnesti untuk Tom Lembong serta abolisi terhadap perkara hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto.

Bagian Rekonsiliasi?

DPP menilai bahwa langkah ini adalah bagian dari rekonsiliasi nasional dan bentuk kedewasaan politik negara dalam menempatkan keadilan sebagai alat pemersatu bangsa, bukan alat penghukuman yang membelah masyarakat.

“Negara harus memimpin dengan kesejukan, bukan kebencian. Rekonsiliasi bukan kelemahan, tapi kekuatan moral,” tegas Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Irmanjaya Thaher.

Dukung Pemerintah?

DPP Partai Berkarya juga menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan strategis nasional yang sedang digagas dan dilaksanakan oleh Prabowo, khususnya dalam bidang pertahanan, pangan, pendidikan, dan penegakan kedaulatan nasional.

Lima agenda strategis yang didukung Partai Berkarya di antaranya adalah pembentukan Dewan Ketahanan Nasional (DKN), kenaikan anggaran pertahanan sebagai investasi dalam kekuatan nasional dan penjaga stabilitas kawasan.

Kemandirian Pangan?

Kemudian Food Estate Terpadu sebagai simbol kemandirian pangan bangsa, penanganan tegas separatisme dan terorisme, reformasi kurikulum nasional berbasis bela negara dan etika kebangsaan sebagai langkah membangun generasi bangsa yang tangguh dan berjiwa nasionalis.

Irman menegaskan Partai Berkarya siap menjadi kekuatan penyangga pemerintahan yang konstruktif, menjaga keseimbangan antara kritik dan dukungan, antara kontrol dan partisipasi.

Titik Awal?

Muchdi PR menambahkan Munas 2025 merupakan titik awal atau babak baru perjuangan Partai Berkarya menuju Pemilu 2029. DPP memastikan seluruh kader, struktur wilayah, dan organisasi sayap akan dilibatkan dalam penyusunan strategi besar partai lima tahun ke depan.

“Kita tidak sedang membangun partai musiman. Kita membangun partai masa depan. Partai yang akan bertahan melampaui satu generasi,” tandas Muchdi PR.

DPP Partai Berkarya mengajak seluruh pengurus wilayah, kader, dan simpatisan untuk meninggalkan ego sektoral, menjaga marwah organisasi, dan mengedepankan loyalitas dan kedisiplinan. (Cah/P-3)