MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta para pelajar di seluruh Indonesia tidak ikut dalam demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025 di gedung DPR.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kami mengimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Mu'ti usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana dikutip Antara pada Rabu malam, 27 Agustus 2025.
Mu'ti menilai keterlibatan siswa dalam demo di depan gedung DPR pada Senin, 25 Agustus 2025 lalu dipicu oleh berita-berita bohong atau hoaks yang mereka konsumsi dari media sosial. Sekretaris Umum Muhammadiyah ini pun mengimbau para guru dan kepala sekolah selalu memastikan dan mengawasi siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan di luar peran dan tugasnya sebagai pelajar.
Mu'ti berpendapat siswa tidak semestinya menyampaikan aspirasi dengan ikut terlibat dalam unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil pada umumnya. Sebab, menurut dia, belajar di sekolah itu sudah dapat disebut sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi.
"Aspirasi kan ada berbagai macam cara kan, jadi sebaiknya para murid itu belajar di sekolah," kata Mu'ti.
Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah massa aksi yang berstatus pelajar saat demonstrasi di depan gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Setidaknya ada 10 pelajar yang ditangkap, dua di antaranya dilabeli anggota kelompok anarkis.
Adapun gerakan yang mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" tersebut mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan. Aksi ini menyoroti berbagai isu seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara anggota DPR dan masyarakat. Namun, tak jelas siapa penanggung jawab aksi demo 25 Agustus 2025.
Adapun demontrasi akan kembali berlangsung hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. Unjuk rasa ini rencananya bakal dipusatkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan sebanyak 10 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek akan bergerak menuju ke titik pusat aksi di ibu kota.
Aksi ini mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang memenangkan gugatan buruh. Selain itu, buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi Undang-Undang Pemilu, serta kenaikan upah.