Menteri LH, BMKG, BNPP, dan Gubernur Kalteng Kolaborasi Tangani Karhutla

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (7/8/2025).

Menteri Hanif menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. Rapat digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng.

Hanif didampingi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Sementara Agustiar didampingi Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Kalteng, serta Bupati dan Wali Kota se-Kalteng.

Rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan Karhutla secara terencana, kolaboratif, dan berbasis data.

Rakor digelar sebagai langkah strategis merespons potensi meningkatnya kejadian karhutla di wilayah Kalteng, seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2025.

Berdasarkan data BMKG, kemarau tahun ini bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah gambut.

Hanif menegaskan bahwa tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025.

“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla," tutur Hanif.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Kalteng memiliki luas wilayah ±15,3 juta hektare, dengan lahan gambut mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44% dari total wilayah, tersebar di 12 kabupaten/kota. Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.

Agustiar Sabran mengatakan, Kalteng menghadapi risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kejadian besar karhutla di tahun 2015 (±402.779 ha) dan 2019 (±343.353 ha).

“Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” ujar Agustiar Sabran.

Pemprov Kalteng juga telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan. Perda ini mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 1 ha/KK oleh masyarakat adat, di bawah pengawasan ketat.

Dalam upaya penanggulangan langsung, Agustiar memaparkan telah dilakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda. Tanggal 5 Agustus yakni di Wilayah Barat dan Tengah meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, Palangka Raya, tanggal 6–7 Agustus yakni di Wilayah Timur meliputi Barito Timur, Barito Utara, dan Barito Selatan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan," ungkap Agustiar Sabran.

Agustiar mengatakan, memang ada pembakaran lahan di Kalteng, namun bukan di lahan gambut, yang rentan dan sulit dipadamkan. Ini sesuai Perda Kalteng yang melibatkan korporasi dan perangkat daerah termasuk kepala desa.

Lebih lanjut, Agustiar Sabran menjelaskan, masyarakat biasanya membuka lahan mineral dengan metode tebas bakar dan pergiliran lahan.

“Pembebasan lahan tersebut dibutuhkan masyarakat untuk membuka lahan pertanian demi ketahanan pangan. Pemprov Kalteng mengawasi hal ini agar masyarakat tidak melanggar Perda. Pemprov Kalteng juga berkomitmen melakukan rehabilitasi hutan,” kata Agustiar.

Untuk itu, Agustiar juga mengimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan hutan, serta membakar sampah. Agustiar berkomitmen akan menindak tegas, individu maupun korporasi yang tidak mengindahkan imbauannya tersebut.

“Mari kita jaga lingkungan. Pangan aman, lingkungan nyaman. Mari kita sambut Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.