Mengapa PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Masuk Kabinet

KONGRES VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai banteng periode 2025-2030. Dalam pidato politik perdananya sebagai Ketua Umum PDIP pada Sabtu, 2 Agustus 2025, Megawati mengatakan PDIP bukan oposisi dan bukan pula koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Megawati menuturkan PDIP adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.

Dia menyebutkan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas. “Namun kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.

Menurut Megawati, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan presiden pertama Sukarno.

Dia pun mengajak partai untuk menjaga peran strategis PDIP sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat.

“Sejarah kelam membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini merdeka, merdeka merdeka, bangsa ini berdiri tegak dan rakyatnya dengan dada diangkat berdaulat di tanah airnya sendiri," kata Megawati.

Ganjar Pranowo Yakin Tak Ada Kader PDIP Masuk Kabinet

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo meyakini jajaran partai banteng tidak akan masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo. “Rasanya tidak (akan merapat ke kabinet), karena itu crystal clear,” ucap Ganjar ditemui usai kongres pada Sabtu.

Mengenai apakah akan ada politikus PDIP yang masuk pemerintahan Prabowo, Ganjar mengatakan, “Saya melihat statement Ibu (Megawati) itu, saya hakulyakin tidak ada.”

Isu masuknya jajaran PDIP ke Kabinet Merah Putih mulai menguat saat Prabowo bertemu langsung dengan Megawati pada April 2025. Prabowo juga mengutus elite Partai Gerindra menemui Megawati pada awal Juni 2025. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang diutus Prabowo kala itu, membantah persamuhan dengan pucuk pimpinan partai banteng itu membahas rencana masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo.

Adapun berdasarkan laporan Tempo edisi 10 Juni 2025 berjudul “Jadi-Tidak-Jadi PDIP Masuk Pemerintahan Prabowo”, seorang politikus Partai Gerindra mengatakan telah mendengar kabar Prabowo akan merombak ulang komposisi menterinya. Dua hingga tiga politikus PDIP disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo.

Pada hari kedua Kongres VI PDIP, Megawati akhirnya mengumumkan sikap resmi partai terhadap pemerintah. PDIP menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Megawati menegaskan PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, tetapi tidak juga serta merta membangun koalisi kekuasaan.

Setelah adanya sikap resmi itu, Ganjar percaya PDIP tetap berada di luar pemerintahan. “Beberapa kali Ibu (Megawati) sudah menyampaikan itu. Kami di luar pemerintahan, maka tidak ada kader kami yang di sana, kami sebagai penyeimbang,” kata Ganjar.

Mensesneg: Mendukung Tidak Harus Bergabung di Pemerintahan

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan partai berlambang benteng itu belum masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. “Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengapresiasi sikap PDIP yang memposisikan diri sebagai mitra penyeimbang dan bukan oposisi pemerintah. “Memang pemerintah juga butuh checks and balances, butuh masukan, butuh penyimbang. Tidak ada masalah,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, belum ada pembicaraan tentang jatah kursi menteri dari Prabowo untuk PDIP. Sebelumnya, PDIP diisukan mendapat jatah kursi menteri ketika Prabowo dikabarkan akan melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet. Hal itu makin santer terdengar setelah Prabowo menemui Megawati di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 7 April 2025.

Adapun Megawati, dalam pidatonya di Kongres VI PDIP, mengatakan tidak ada konsep oposisi-koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurut dia, istilah oposisi dan koalisi pemerintah dikenal dalam sistem parlementer. Maka dari itu, PDIP menyatakan bukan oposisi dan bukan pula koalisi dari pemerintahan Presiden Prabowo. 

Ervana Trikarinaputri, Daniel Ahmad Fajri, Dian Rahma Fika, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Klaim PPATK setelah Memblokir Rekening Nganggur