KPK Bakal Awasi Alokasi Dana Pendidikan Usai Dinaikkan Prabowo Jadi Rp 757,8 T

KPK bakal melakukan pengawasan terhadap alokasi dana pendidikan usai dinaikkan Presiden Prabowo Subianto menjadi Rp 757,8 triliun. Apalagi, pendidikan menjadi salah satu sektor kebutuhan dasar masyarakat.

"Tentu akan dilakukan pengawasan dan pendampingan. Jadi kita tentu tidak hanya mengedepankan upaya-upaya represif, tapi di titik awal kita perlu menjaga anggaran-anggaran itu agar tepat guna. Tepat sasaran, dan efektif supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang terjadi karena adanya tindakan korupsi," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan Jumat (15/8).

Upaya pencegahan, lanjut Budi, akan dilakukan melalui pengawasan dan pendampingan. Hal ini akan dilakukan utamanya kepada pemerintah daerah.

"Mengingat pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di daerah dan juga punya fungsi untuk juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga ataupun sekolah yang menyelenggarakan fungsi pendidikan tersebut," ungkapnya.

Di sisi lain, Budi menjelaskan, melalui survei penilaian integritas (SPI), KPK telah melakukan identifikasi celah-celah kerawanan dalam sektor pendidikan.

Dari temuan itu, kemudian akan disampaikan saran kepada para pemangku kepentingan baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

"Kemudian KPK juga penting untuk terus mengawal insersi pendidikan anti korupsi agar betul-betul terimplementasi dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan dan tentu tidak hanya menjadi sebuah formalitas kurikulum atau mata kuliah tapi harus bisa betul-betul diimplementasikan dalam sikap di ekosistem sekolah itu," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan total alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan 20 persen dari APBN sesuai dengan Undang-undang.

"Anggaran Pendidikan Terbesar Sepanjang Sejarah," kata Prabowo dalam pidato menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8).

Prabowo mengatakan anggaran pendidikan tersebut harus tepat sasaran. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, anggaran tersebut juga harus menunjang peningkatan kualitas guru.

"Perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan dunia kerja," ujar dia.