Ketua DPD: Asta Cita Harus Menyentuh Daerah 3T untuk Pemerataan

Ketua DPD RI Sultan Najamudin(DPD RI)

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar bebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), benar-benar merasakan pemerataan pembangunan.

"Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak," kata Sultan Baktiar Najamudin dalam pernyataannya, Minggu (17/8).

Sultan menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sultan mencontohkan semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Policing.

"Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang," kata Sultan.

Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Salah satu prioritas yang diusung DPD, lanjut Sultan, adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.

"RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata," ujar Sultan.

Dalam konteks sinergi pusat-daerah, Sultan menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika," tegas Sultan.

Sultan juga menyoroti Asta Cita sebagai peta pemerataan yang harus diimplementasikan sampai ke level daerah. "Asta Cita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan," katanya.

Sultan menegaskan DPD berperan sebagai pengawas dan pengawal agar janji-janji tersebut terwujud.

"Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah," tutup Sultan. (P-4)