Kelemahan Produksi Jadi Sorotan, Komisi IV DPR RI Kritik Strategi Ketahanan Pangan Kementan

Ilustrasi.(dok.MI)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto melontarkan kritik terhadap Kementerian Pertanian yang dinilai masih lemah dalam menggarap strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, konsep ketahanan pangan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak berhenti pada jargon, melainkan diwujudkan dengan kebijakan konkret yang benar-benar menyejahterakan petani, memberi keuntungan bagi pedagang/pengusaha, sekaligus memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau.

“Yang saya lihat sekarang ada kelemahan di sisi produksi,” tegas Bambang dalam Raker Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (3/9). 

Ia mencontohkan, jika petani mendapatkan benih unggul berkualitas, disertai perawatan, pemupukan, serta pascapanen yang tertata baik, maka tingkat susut dari gabah kering panen hingga menjadi beras hanya sekitar 30%. Dengan manajemen produksi semacam ini, menurut Bambang, harga beras bisa dijaga tetap murah di pasaran.

Selain itu, ia juga menyoroti program pembukaan lahan baru yang dinilai masih belum jelas spesifikasi maupun arah kebijakannya. “Pembukaan lahan itu supaya speknya jelas dan tegas,” kata Bambang, menekankan perlunya transparansi dalam implementasi kebijakan pertanian.

Kekhawatiran Bambang tersebut ditengarai wajar mengingat tren luas areal panen dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Berdasarkan data BPS, luas areal panen tahun 2020 sebesar 10,66 juta hektare, turun menjadi 10,41 juta hektare pada 2021. Meski mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 10,45 juta hektare, luas areal panen kembali turun menjadi 10,21 juta hektare pada 2023, 10,05 juta hektare pada 2024.

Sementara itu, BPS juga mencatat produktivitas padi cenderung stagnan. Pada tahun 2022 produktivitas padi sebesar 5,24 ton per hektare, kemudian naik menjadi 5,29 ton per hektare pada 2023, dan pada 2024 stagnan di angka yang sama. (Cah/P-3)