
Mulai tahun ini setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak lagi masuk ke kas negara lewat pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana itu sepenuhnya dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Alhasil, target penerimaan negara dari dividen BUMN di APBN 2026 menyusut hingga Rp 80 triliun.
Namun, Kementerian Keuangan di bawah komando Sri Mulyani punya siasat. Pemerintah menargetkan bisa menutup setengah dari kekurangan tersebut melalui optimalisasi sumber PNBP lainnya. Nilainya diproyeksikan mencapai Rp 40 triliun.
"Dengan adanya optimalisasi dengan sektor-sektor yang lain, ya itu kan berarti ada yang PNBP SDA, non migas, terus kemudian di situ ada PNBP KL, ada PNBP lainnya, kemudian ada BLU dari berbagai sektor itu ada peningkatan lah penerimaan," kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, di Kompleks Parlemen RI, dikutip Jumat (4/7).
Menurut Rofyanto, pemerintah melihat tren kenaikan penerimaan dari berbagai sektor non-dividen yang cukup menjanjikan. Sektor seperti Sumber Daya Alam (SDA), migas, Kementerian/Lembaga (K/L), hingga Badan Layanan Umum (BLU), mengalami peningkatan penerimaan dibanding target awal.
"Katakan di APBN penerimaan BLU itu ditargetkan Rp 30 triliun Semester I-2025, ternyata memang realisasinya bagus di atas target," jelas Rofyanto.

"Contohnya gini, PNBP-PNBP K/L terus BLU-BLU, itu ternyata penerimaannya meningkat. Jadi lebih tinggi dari yang ditargetkan di APBN. Jadi otomatis bisa tutup shortfall dari yang di dividen BUMN," imbuhnya.
Lewat berbagai sumber tersebut, pemerintah memproyeksikan total penerimaan PNBP hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 477,2 triliun. Meski masih di bawah target semula Rp 513,6 triliun, defisitnya menyempit menjadi sekitar Rp 36,4 triliun.
Hingga semester I-2025, total PNBP yang sudah dikumpulkan negara mencapai Rp 222,9 triliun atau setara 43,4 persen dari target APBN tahun ini. Penyumbang terbesarnya berasal dari SDA nonmigas sebesar Rp 55,5 triliun, disusul SDA migas Rp 47,2 triliun.
Sementara itu, dividen BUMN yang masih tercatat di APBN tahun ini baru menyumbang Rp 11,8 triliun. PNBP lainnya seperti hibah, sumbangan, hingga hasil penjualan produk pendidikan menyumbang Rp 68,1 triliun. Dari BLU, negara mengantongi Rp 40,3 triliun.