Insentif Rusun Sedang Digodok, Ditargetkan Bulan Ini Rampung

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan insentif hunian vertikal seperti rumah susun (rusun) dan apartemen sedang dirumuskan.

Aturan insentif ini ditarget bisa selesai dalam waktu dekat. Regulasi ini diharapkan akan mendorong minat masyarakat tinggal di hunian vertikal.

“Sedang berjalan aturan regulasi. Juknisnya (insentif) sedang disiapkan, mudah-mudahan (bulan ini),” kata Fahri ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).

Menurut Fahri, hunian vertikal merupakan masa depan sektor perumahan di perkotaan karena terbatasnya ketersediaan lahan seiring harga tanah yang semakin mahal.

Selain itu, hunian vertikal juga menjadi jawaban untuk membereskan persoalan hunian kumuh yang tidak tertata di perkotaan.

“Backlog diatasi kerumitan kota, kejelekan tata kota, kawasan kumuh dan sebagainya itu akan selesai dengan sekali kebijakan,” ujarnya.

Keberadaan insentif ini menurut Fahri adalah cara agar masyarakat perkotaan bisa meninggalkan rumah tapak. Hal ini karena nantinya harga hunian vertikal bisa lebih murah.

“Maka yang vertikal disubsidi lebih banyak supaya murah. Yang landed tentunya akan jadi lebih mahal. Karena dia lebih mahal, orang pindah ke vertikal. Itulah masa depannya kota,” kata Fahri.

Ketika ditanya apakah ke depan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah tapak akan dihapus, Fahri tidak menjawabnya dengan tegas.

“Kota di masa depan pokoknya transformasinya menuju vertikal. Karena tanah mahal,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) juga mendukung adanya rencana pemberian insentif untuk hunian vertikal.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mendukung hal tersebut karena menurut Heru angka backlog di sektor perumahan memang berada di perkotaan.

“Tentu mendukung wacana ini, karena 9,9 juta angka backlog kepemilikan rumah itu 78 persen ada di perkotaan,” kata Heru kepada kumparan, Selasa (10/6).

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, angka backlog tercatat ada di angka 9,9 juta berdasarkan kepemilikan. Sementara berdasarkan kelayakan huni, angka backlog dari Susenas 2023 ada di angka 26,9 juta.