Ibu Kota Darurat Dikuasai Geng Bersenjata, DK PBB Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (29/8/2025) waktu setempat mulai membahas rancangan resolusi terkait Haiti yang bertujuan memperkuat serta memperluas pasukan internasional yang selama ini kesulitan menekan dominasi geng bersenjata. Namun, sejumlah pakar keamanan Haiti memperingatkan bahwa usulan tersebut masih kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Konflik berkepanjangan telah membuat hampir seluruh wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti, jatuh ke tangan geng bersenjata. Situasi ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang parah: sekitar 1,3 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, ribuan jiwa terbunuh, dan krisis pangan mencapai level kelaparan.

Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan Panama itu bertujuan mengubah misi Multinational Security Support (MSS) yang kini terbatas sumber daya menjadi pasukan baru bernama Gang Suppression Force. Sama seperti misi saat ini, pasukan tersebut akan dibiayai melalui kontribusi sukarela internasional, dengan mayoritas personel berasal dari Kenya.

Namun, terdapat perbedaan penting dalam struktur kepemimpinan. Pasukan baru akan dipimpin oleh Standing Group yang terdiri dari negara-negara penyumbang personel, ditambah Amerika Serikat dan Kanada. Seorang komandan baru juga akan ditunjuk oleh kelompok tersebut, dan sebuah kantor lapangan PBB baru akan dibuka di Port-au-Prince untuk mendukung operasional.

Resolusi juga meminta Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menindaklanjuti janji dukungannya melalui bantuan khusus berupa logistik makanan, komunikasi, hingga perlengkapan pertahanan.

Meski demikian, sejumlah analis Haiti menilai rencana tersebut belum menyentuh masalah mendasar. Ricardo Germain, pakar keamanan independen, menyebut ketidakjelasan soal pendanaan dan mekanisme pergantian kepemimpinan bisa menjadi persoalan serius.

"Pengalaman sulit Kenya di lapangan mungkin justru membuat calon pengganti enggan mengambil alih," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara MSS, Jack Ombaka, menyampaikan pihaknya masih mengkaji usulan model baru. "Yang terpenting adalah misi ini mampu menjawab ancaman dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Haiti," katanya kepada Reuters.

Kritik keras datang dari James Boyard, pakar keamanan di Universitas Negeri Haiti. Ia menilai model baru terlalu kabur soal koordinasi dengan aparat lokal, dan menyingkirkan Haiti dari struktur Standing Group dapat mengancam kedaulatan negara.

"Kita bisa saja berpindah dari rezim demokratis menuju tirani internasional," ujarnya.

Boyard juga menekankan perlunya badan pengawas untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh personel keamanan asing.

Isu intervensi asing memang sensitif di Haiti. Misi-misi PBB sebelumnya meninggalkan catatan kelam, termasuk pembunuhan warga sipil, skandal pelecehan seksual, hingga manajemen limbah buruk yang memicu epidemi kolera menewaskan lebih dari 9.000 orang.

Pemerintah Haiti mengatakan akan memberikan tanggapan resmi setelah resolusi diumumkan secara terbuka. Sementara itu, misi AS untuk PBB belum merespons permintaan komentar.

Saat ini, jumlah personel MSS yang dikerahkan di Haiti masih di bawah 1.000 orang - sebagian besar polisi asal Kenya - jauh lebih sedikit dari target 2.500 personel. Dalam rancangan resolusi, pasukan baru diizinkan menurunkan hingga 5.500 personel, meski belum jelas bagaimana target itu akan dicapai.

Misi MSS pertama kali disahkan DK PBB pada Oktober 2023, dan polisi Kenya tiba di Haiti pada Juni 2024. Mandat selama 12 bulan misi tersebut sudah diperpanjang, tetapi akan berakhir pada 2 Oktober mendatang.

Sementara krisis kian memburuk, pemerintah Haiti pada Maret lalu mulai bekerja sama dengan perusahaan militer swasta milik Erik Prince untuk menggunakan drone bermuatan bahan peledak menyerang markas geng. Perusahaan itu kini berencana memperluas operasinya.

Awal pekan ini, pemimpin geng terkenal Jimmy "Barbecue" Cherizier mengumumkan penarikan pasukannya dari sejumlah wilayah di timur laut Port-au-Prince. Dalam pesan video di media sosial, ia bahkan meminta warga yang dulu mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

Namun, Boyard menilai langkah itu bermotif ekonomi. "Ia ingin menghidupkan kembali aktivitas di wilayah yang sudah hancur supaya bisa kembali memeras warga, sekaligus menggunakan mereka sebagai tameng manusia untuk menghalangi serangan drone," ujarnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Ngeri! Negara Ini Diacak-acak, Preman Hampir Kuasai Seluruh Negeri