
AGAR tetap dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga, DPRD Kota Pekalongan berencana mendirikan tenda untuk kegiatan kedewanan, setelah aksi demonstrasi hingga berujung pengerusakan, penjarahan dan pembakaran komplek gedung dewan dan kompleks Kantor Wali Kota Pekalongan.
Pemantauan Media Indonesia Minggu (7/9) suasana komplek Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Pekalongan terlihat lenggang, hanya beberapa kendaraan melintas dengan ruas jalan memutari Lapangan Mataram yang tepat di depan gedung yang sudah hangus terbakar akibat aksi demonstrasi berujung anarkis.
Sesekali mobil patroli dari kepolisian juga terlihat berhenti dan sejumlah orang masih terlihat berhenti di depan pagar memandangi komplek perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan yang telah luluh lantak. "Kapan busa dibangun lagi gedung pemerintahan ini," ujar Sukarno,50, salah seorang warga sembari duduk diatas sepeda motornya.
Akibat kebakaran saat aksi demonstrasi berujung anarkis, ungkap Hamzah,49, seorang pegawai di Pemkot Pekalongan tidak saja kerugian besar secara materi mencapai Rp100 miliar, tetap pegawai juga bingung berkantor dan memberikan pelayanan kepada warga. "Sampai sekarang saya juga bingung berkantor dimana," tambahnya.
Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir mengatakan meskipun kondisi saat ini sangat memprihatikan karena tidak mempunyai gedung lagi akibat terbakar saat aksi demonstrasi berujung anarkis pada Sabtu (30/8) lalu, namun pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kebakaran yang meluluhlantakkan Komplek Kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Pekalongan, menurut Azmi Basyir, tidak boleh menghalangi tugas DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Semangat pelayanan tidak boleh padam meski sarana dan prasarana terbatas," katanya Minggu (7/9).
Fungsi dan tugas DPRD dan Pemkot Pekalongan tetap harus berjalan, lanjut Azmi Basyir, sehingga saat ini sedang dipersiapkan tempat kerja alternatif sebagai pengganti sementara gedung dan perkantoran yang terbakar yakni dengan memanfaatkan gedung organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkena imbas.
"Kami juga tejah mempersiapkan alternatif kedaruratan lainnya dengan mendirikan tenda di halaman sekitar lokasi gedung DPRD Kota Pekalongan yang gabus terbakar," ungkap Azmi Basyir.
Pada tahap awal ini, demikian Azmi Basyir, langkah terpenting adalah menyelamatkan dan mencari dokumen-dokumen yang berisi aspirasi masyarakat, juga mencakup usulan perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program sosial masyarakat, maka harus segera dilakukan recovery agar aspirasi tersebut tidak hilang. (H-2)