DPRD Pati Temukan Banyak Kejanggalan Pada Kebijakan Bupati Sudewo

Kegiatan Posko Donasi untuk demontrasi ke KPK di depan pagar Kantor Bupati Pati selalu ramai didatangi warga hingga tengah malam.(MI/Akhmad Safuan)

PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terus mengejar 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo dipandang kontroversial, sejumlah kejanggalan dan fakta-fakta baru kian terbuka hingga membuat publik tercengang.

Pemantauan Media Indonesia hingga Jumat (22/8) dini hari, suasana politik dan sosial di Kabupaten Pati masih terus memanas. Posko  Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berada di sudut depan pagar halaman Kantor Bupati Pati terus didatangi warga yang memberikan donasi untuk persiapan aksi demontrasi di gedung KPK di Jakarta awal September mendatang.

Sementara itu Pansus Hak Angket di DPRD Pati untuk pemakzulan Bupati Pati masih terus mengundang berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakan bupati selama beberapa bulan memimpin daerah ini, hingga banyak menemukan kejanggalan dan fakta-fakta baru membuat publik tercengang.

"Kami terus mendalami 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo dari mulai kenaikan PBB-P2, pemecatan 220 tenaga honorer RSUD RAA Soewondo Pati, mutasi pegawai hingga pembangunan infrastruktur," kata Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo.

Dalam beberapa hari kerja Pansus Hak Angket, lanjut Teguh, banyak permasalahan pada kebijakan Bupati Sudewo. Bahkan fakta-fakta baru muncul hingga cukup mengejutkan, meskipun sampai saat ini belum dapat menyimpulkan karena masih akan dibahas pada sidang selanjutnya.

Selain keanehan penaikan PBB-P2 hingga membuat publik marah, ungkap Teguh, juga menyangkut perubahan sistem jam pengajaran di sekolah dari 5 hari menjadi 6 hari, kemudian pemecatan 220 tenaga honorer RSUD RAA Soewondo yang tidak memiliki dasar kuat serta terbaru mutasi 89 aparatur sipil negara (ASN) diduga atas dasar tidak loyal.

Mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, menurut Teguh, terkesan janggal karena tidak didasari pengusulan dari mulai provinsi, BKN maupun Mendagri. Bahkan ada pejabat eselon II yang tiba-tiba dicopot dan diturunkan menjadi staf, pemindahan pegawai dari daerah ujung selatan ke ujung Utara dan lainnya.

Posko Donasi 
Sementara itu, pemandangan menarik terjadi di posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang terletak di ujung barat depan Kantor Bupati Pati, banyak warga berdatangan untuk memberikan donasi Rp5.000 sebagai behal persiapan aksi demontrasi ke KPK yang direncanakan pada 3-4 September mendatang.

Namun cukup menarik perhatian, di depan posko diletakkan kaos bergambar Ahmad Husein, salah mantan koordinator AMPB yang kini membelot dan bergandengan mesra dengan Bupati Pati Sudewo, di bawah  keset dua kaos berwarna hijau dan biru bergambar Ahmad Husein juga tertulis keset dulu sebelum donasi cukup menarik perhatian. "Silahkan keset di kaos ini, karena itu memang sudah tidak terpakai lagi," kata seorang aktivis enggan disebutkan namanya.

Koordinator AMPB Supriyono secara terpisah mengatakan bahwa donasi Rp5.000 tersebut dibuka merupakan upaya mencari dana untuk melaksanakan aksi demontrasi ke KPK di Jakarta September mendatang. Para para aktivis yang bergerak untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo tidak memiliki donatur khusus dan upaya ini berangkat dari masyarakat Pati 

Menurut Supriyono alias Botok, donasi yang dikumpulkan untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi berdemonstrasi ke Jakarta ini, akan dilaporkan secara transparan hasil maupun penggunaannya setiap hari kepada publik. "Kita desak KPK agar segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi Sudewo," imbuhnya. (E-2)