Dedi Mulyadi Imbau Hapus Tunggakan PBB, Bagaimana Daerah Lain?

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau kepala daerah menghapuskan tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Imbauan Dedi itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

“Ada daerah yang sudah melaksanakan, ada daerah yang akan melaksanakan. Bekasi nanti tindaklanjuti surat yang saya buat,” kata Dedi setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-75 Kabupaten Bekasi pada Jumat, 15 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dedi menjelaskan pembebasan tunggakan PBB terhitung tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dia meminta seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat melaksanakan kebijakan itu. “Secara umum, yang sudah melaksanakan itu Bogor, Purwakarta, Kuningan. Majalengka juga sudah melaksanakan,” kata dia.

Menurut dia, penghapusan tunggakan PBB tidak akan mempengaruhi pendapatan, bahkan justru meningkatkan pendapatan. Sebab, mereka yang menunggak pajak apalagi hingga bertahun-tahun cenderung tidak akan membayar. “Mekanisme kebijakan ini seperti penghapusan pada pajak kendaraan bermotor saja,” ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, ini pun mengembalikan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada masyarakat Jawa Barat apabila ada kota maupun kabupaten yang tidak menjalankan program itu. “Kita imbau untuk semua, kalau tidak mengikuti, ya biarkan saja masyarakat yang akan menilai,” tutur Dedi.

Dalam kesempatan terpisah, pria yang akrab disapa KDM ini mengungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyanggupi untuk membatalkan kebijakan PBB Kota Cirebon yang naik 1.000 persen. Dedi mengatakan pihaknya telah mengundang dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon perihal kenaikan PBB di kota itu.

“Saya mendapat penjelasan bahwa aturan tersebut dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh Pj. Dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tapi saya minta untuk aturan ini dibatalkan dan beliau menyanggupi,” kata Dedi di Bandung, Jumat.

Meski demikian, Dedi menyebutkan pencabutan aturan itu mulai berlaku untuk APBD Kota Cirebon Tahun 2026 karena kebijakan tersebut sudah terlanjur berjalan pada tahun ini. Dedi menyampaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan sejauh ini baru terinformasi di Kota Cirebon, belum ada laporan dari daerah lainnya.

Tak cuma Jawa Barat, sejumlah daerah lain juga membuat kebijakan meringankan perihal PBB.

Bupati Sragen Gratiskan PBB untuk 4 Kelompok Prioritas

Bupati Sragen, Jawa Tengah, Sigit Pamungkas menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk empat kelompok prioritas mulai tahun ini.

“Untuk empat kategori masyarakat tersebut, pertama adalah untuk warga yang masuk dalam kategori miskin, kedua penyandang disabilitas, ketiga veteran atau pejuang, dan yang keempat adalah pegawai guru dengan penghasilan rendah,” katanya di Kabupaten Sragen, Jumat.

Dia mengatakan pembebasan pajak ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, sekaligus langkah meringankan beban pajak warga di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Menurut dia, kelompok marginal seperti warga kurang mampu dan penyandang disabilitas perlu diperhatikan lagi oleh Pemkab Sragen. Pihaknya juga harus memberikan penghargaan kepada guru dan veteran yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kebijakan ini lahir dari keinginan kami untuk memberikan keadilan dan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari Sragen. Pajak ini kami menggratiskan sebagai bentuk penghargaan, empati, dan tanggung jawab sosial pemerintah,” ujar dia.

Sigit memastikan pembebasan PBB-P2 ini tidak akan mengurangi target pembangunan daerah. Pemkab Sragen tetap memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berjalan optimal dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor lain yang potensial. Dia juga tidak khawatir kebijakan pembebasan PBB ini akan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Ada Kenaikan PBB

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, memastikan tidak ada kenaikan PBB pada 2025 ketika daerah lain ramai-ramai menaikkan pajak hingga lebih dari 100 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, meskipun tidak ada kenaikan PBB, pihaknya meminta pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

“Contoh, ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata dia di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk membangun Kota Surabaya. “Tapi, kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan Pemkot Surabaya tetap mempertahankan berbagai program pro rakyat, di antaranya bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu). “Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

Eri menekankan kejujuran membayar pajak merupakan wujud gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama. “Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” kata dia.

Dia menegaskan pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Pemkab Bantul Tak Naikkan PBB pada 2025 dan 2026

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan tidak menaikkan tarif PBB pada tahun ini dan 2026 meskipun di sejumlah daerah lain terjadi kenaikan besaran pajak tersebut.

“Tahun 2025 ini dan tahun depan, tidak ada kenaikan tarif pajak,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Gedung DPRD Kabupaten Bantul setelah mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat.

Menurut dia, tarif PBB yang dibebankan bagi wajib pajak tetap seperti biasa. Bahkan untuk pemilik lahan pertanian produktif yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemkab Bantul akan membebaskan PBB-nya.

“Kita malah akan meng-nol-kan pajak lahan sawah produktif, dan ini berbeda kan. Jadi, mulai tahun 2026, kita malah meng-nol-kan PBB untuk lahan produktif,” ujarnya.

Dia mengatakan langkah pembebasan PBB bagi lahan pertanian berkelanjutan tersebut, selain untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, juga mempertahankan lahan pertanian produktif untuk optimalisasi hasil pertanian pangan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempunyai target pendapatan dari sektor PBB. Namun target pendapatan daerah dari pajak tersebut tidak diterapkan dengan meningkatkan tarif PBB.

Gubernur Gorontalo Minta Pemkab dan Pemkot Tak Naikkan Pajak dan Retribusi

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu tidak menaikkan PBB dan retribusi lainnya. “Saya minta kabupaten/kota tidak menaikkan PBB dan retribusi lainnya,” kata Gusnar di Gorontalo, Jumat.

Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengimbau kepala daerah mengeluarkan kebijakan pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona, pemerintah provinsi telah mengikuti rapat daring dengan Mendagri. Karena itu, langkah tersebut diambil pemerintah untuk menyikapi penolakan warga yang bisa memicu terjadinya aksi demonstrasi seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Adapun Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo Mohammad Trizal Entengo menjelaskan pemerintah kabupaten/kota yang berniat merevisi tarif pajak dan retribusi daerah, termasuk PBB, hendaknya berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan.

Sosialisasi yang matang juga harus dilakukan kepada seluruh masyarakat sebelum kebijakan perubahan tarif tersebut diberlakukan. “Gubernur berharap komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan simpatik agar kejadian di Kabupaten Pati tidak terjadi di Gorontalo. Instruksi gubernur ini sejalan dengan penegasan Mendagri kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota," kata Trizal.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Di Balik Penunjukan Kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP