Buntut Konflik dengan Thailand, Kamboja Wajib Militer Mulai Tahun Depan

Perdana Menteri Hun Manet, memberi isyarat selama kampanye di Phnom Penh pada 21 Juli 2023. Foto: Tang Chhin Sothy / AFP

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan wajib militer akan dimulai tahun depan. Meningkatnya ketegangan dengan Thailand menjadi alasan untuk mengaktifkan undang-undang wajib militer yang sudah lama tidak berlaku.

"Episode konfrontasi menjadi pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau kembali, menilai, dan menetapkan target untuk mereformasi militer kami," kata Hun Manet dalam sebuah upacara di Pusat Pelatihan Royal Gendarmerie di provinsi Kampong Chhnang.

"Mulai 2026, UU Wajib Militer akan diimplementasikan," ungkapnya lagi.

Dikutip dari AFP, Senin (14/7), parlemen Kamboja pada 2006 menyetujui bahwa seluruh warga berusia antara 18-30 tahun wajib bertugas di militer selama 18 tahun. Namun, UU tersebut belum pernah diberlakukan.

Warga Kamboja mengantre untuk menyeberangi Pos Pemeriksaan Perbatasan Khlong Luek yang ditutup militer Thailand di tengah meningkatnya ketegangan akibat sengketa perbatasan di provinsi Sa Kaeo, Thailand, Selasa (24/6/2025). Foto: Gobthanadesh Toraksa/REUTERS

Hubungan antara Kamboja dan Thailand tegang sejak Mei lalu. Sengketa wilayah yang telah berlangsung lama kemudian memicu bentrokan di perbatasan, yang menewaskan satu prajurit Kamboja.

Bentrokan di perbatasan itu memicu tindakan keras masing-masing negara. Baik Kamboja dan Thailand sama-sama menutup perbatasan dan membatasi akses penyeberangan orang hingga komoditas.

Ketegangan di perbatasan juga memicu konflik dalam negeri di Thailand. Paetongtarn Shinawatra harus dinonaktifkan dari jabatannya sebagai perdana menteri karena percakapan teleponnya dengan ayah Hun Manet, Hun Sen, bocor.

Dalam percakapan telepon itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen sebagai 'paman' dan menyebut komandan militer kerajaan sebagai musuhnya.