BPBD Sumsel Ajukan Perpanjangan Modifikasi Cuaca ke BNPB

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana. Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

BPBD Sumsel mengajukan permintaan resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperpanjang waktu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2025.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana. Ia menyebut, perpanjangan OMC dinilai penting untuk menjaga kelembapan lahan gambut serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi di tengah cuaca kering.

“Kami telah menemui perwakilan BNPB untuk menyampaikan permohonan perpanjangan OMC. Saat ini kami masih menunggu keputusan apakah akan disetujui atau tidak,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

BPBD Sumsel mengusulkan perpanjangan selama 5 hingga 10 hari ke depan, tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan bibit awan hujan. Menurut Iqbal, keputusan akhir akan sangat bergantung pada analisis BMKG dan hasil evaluasi pelaksanaan OMC sebelumnya.

Iqbal juga menyinggung fenomena hujan yang terjadi di Kota Palembang dan sekitarnya pada malam sebelumnya. Ia menyebut kemungkinan hujan tersebut merupakan hasil kombinasi dari OMC yang telah berlangsung sejak 13 Juli, serta kondisi cuaca alami yang masih cukup bersahabat meski sudah masuk musim kemarau.

“Hujan semalam bisa jadi dampak dari OMC. Tahun ini hari tanpa hujan tidak sekeras tahun lalu, jadi masih ada peluang alami untuk hujan,” tambahnya.

Tujuan utama dari pelaksanaan OMC ini adalah untuk membasahi lahan gambut di wilayah rawan karhutla seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan sekitarnya. Dengan kelembapan tanah yang tetap terjaga, diharapkan risiko kebakaran dapat diminimalisir.

Selain itu, BPBD Sumsel tengah mempersiapkan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla yang dijadwalkan digelar di Griya Agung, Palembang pada 29 Juli 2025. Apel ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan.

“Kita masih menunggu kepastian waktu dari Menko Polhukam. Tapi untuk lokasi dan tanggalnya sudah kami siapkan,” pungkas Iqbal.