Bos Danantara Sebut Tak Ada Lagi Penugasan Negara untuk BUMN

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria berjalan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa tidak ada lagi penugasan langsung dari negara kepada BUMN.

Menurutnya, terdapat beberapa pengelolaan perusahaan yang tidak eksis lagi karena tak memiliki visi jangka panjang, serta lemahnya pengawasan di masa lalu. Oleh karena itu, terdapat ketentuan terbaru yang menekankan profesionalisme dan daya saing perusahaan BUMN.

“Tetapi kalau dia (BUMN) menjadi penugasan (negara), kan saya sudah sampaikan di undang-undang itu tidak ada lagi penugasan. Dulu kan mungkin di-inject APBN dan lain sebagainya. Tapi kalau itu penugasan, tentu itu menjadi kewenangan pemerintah,” ucap Dony dalam dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu (18/6).

Ia menyebut bahwa pendekatan ke depan akan berbasis pada kemampuan dan rencana bisnis perusahaan. Penilaian terhadap masa depan suatu BUMN akan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari struktur keuangan hingga kekuatan manajemen.

“Saya masih menunggu dari tim dari manajemen yang baru, dari PDDI untuk mempresentasikan bisnis modelnya seperti apa, bisnis plan-nya akan sejauh mana,” ujarnya.

Selain itu, BUMN juga akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang secara bisnis. Bila tidak mampu menunjukkan potensi, maka akan berisiko terhadap iklim investasi.

“Kami ini sejak awal profesional, tentu akan menilai berdasarkan kemampuan dari perusahaan itu untuk survive ke depannya. Kalau nggak, sayang kan, akan menarik lagi investment yang lainnya atau perusahaan-perusahaan yang lainnya,” ujarnya.

Dony juga menekankan pentingnya peran CEO dalam membawa arah perusahaan. Menurutnya, banyak CEO dari berbagai BUMN sudah mulai datang untuk memaparkan rencana transformasi, termasuk dari sektor kesehatan.

“CEO penting. Kemudian CEO yang datang ke kami hari ini banyak, misalnya Bio Farma, perusahaan kebanggaan Bandung juga. Itu tentu akan menjadi prioritas buat kita karena sektor kesehatan ini menjadi penting bagi kita,” katanya.

Dony berharap BUMN tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. “Kita ingin tidak hanya stuck di situ, tapi menjadi pusat,” tambahnya.

Dony juga menyoroti posisi Danantara yang juga bebas dari penugasan negara. “Bahwa memang secara undang-undang itu sangat jelas bahwa Danantara beroperasi secara komersial. Itu jelas bahwa tidak ada penugasan negara,” katanya.

Namun, ia juga menekankan bahwa jika pun ada bentuk penugasan dari pemerintah, maka sesuai undang-undang hal tersebut wajib dibiayai oleh negara.

“Tetapi di dalam undang-undang itu dijelaskan setiap penugasan yang diberikan oleh negara wajib dibiayai oleh negara. Ini adalah proteksi terhadap investment yang akan dilakukan oleh Danantara,” tegas Dony.