
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan dari 1,3 juta bansos yang sempat gagal disalurkan karena kendala rekening, sebanyak 580.798 keluarga penerima manfaat (KPM) kini sudah berhasil menerima bantuan.
“Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur, hingga hari ini 580 ribu lebih sudah berhasil cair. Sisanya, 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan dengan rincian 751.067 KPM via Himbara dan 17.314 KPM via PT Pos,” ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos saat ini telah menjangkau:
8.028.881 KPM PKH (80,3%)
14.810.907 KPM Sembako (81%)
Sementara itu, masih ada:
1.945.399 KPM PKH (19,4%) dalam proses pembukaan rekening
2.723.515 KPM Sembako (14,9%) dalam proses pembukaan rekening
25.720 KPM PKH (0,3%) dan 742.661 KPM Sembako (4,1%) sedang perbaikan data
Untuk memperlancar proses, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait pembuatan kartu rekening kolektif. Namun, menurut Gus Ipul, pencetakan kartu memerlukan waktu yang cukup lama.
Sejumlah penyebab kegagalan salur di antaranya:
Rekening pasif
Rekening tidak ditemukan
Nama rekening tidak sesuai
Kartu belum terbit atau tidak aktif
Nomor kartu salah
Hasil koordinasi Kemensos dan Himbara menghasilkan beberapa langkah:
Bank mengonfirmasi nomor kartu yang aktif
Bank menjelaskan alasan rekening tidak ditemukan
Nama yang berbeda disesuaikan sesuai petunjuk teknis bansos
Rekening baru diproses untuk KPM yang memenuhi syarat
Kemensos melengkapi data alamat (Dusun, RT, RW) untuk distribusi kartu
Kemensos juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui fitur “Usul dan Sanggah” di aplikasi Cek Bansos. “Kami buka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat mengusulkan atau menyanggah data bansos,” kata Gus Ipul.
Sejak Mei hingga kini tercatat:
363.472 pengajuan usulan
2.829 sanggahan dari masyarakat yang menilai ada KPM tidak layak menerima bansos
Gus Ipul mengapresiasi partisipasi publik ini sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. “Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakin akurat dan adil,” ujarnya.
Usulan dan sanggahan masyarakat ini akan digabungkan dengan data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan, lalu diverifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan penerima.