Alasan PDIP dan Gerindra Siap Tinjau Ulang Tunjangan yang Disorot Publik

FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setujui tunjangan perumahan Anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah mengatakan fraksinya memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati. "Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam dilansir dari Antara, Ahad, 31 Agustus 2025.

Said mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi. Tetapi, seluruh Anggota DPR perlu mengukur diri dalam situasi seperti ini, mempertanyakan kinerja DPR dan mempertanyakan fungsi DPR sebagai aspirator rakyat serta saat perekonomian rakyat serba sulit menyabung nasib di jalanan, DPR justru mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa.

Apabila berbagai ukuran etik bisa dijalankan oleh mayoritas anggota di DPR, menurut Said, tentu tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai kepatutan. "Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan," kata Anggota Fraksi PDIP DPR itu.

Dengan demikian, Said menyampaikan bagi Fraksi PDIP, nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal. Said mengatakan pimpinan Fraksi PDIP DPR telah memberi peringatan kepada para anggota fraksi untuk memiliki sense of krisis alias sensitivitas terhadap krisis, seperti tepo seliro (tenggang rasa) dan memerintahkan untuk terus mawas diri.

"Pasalnya DPR merupakan etalase, di mana rakyat memiliki hak untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," kata Ketua Badan Anggaran DPR itu.

Disisi lainnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. "Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu dilansir dari Antara Minggu 31 Agustus 2025.

Budisatrio turut menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini. Budisatrio juga mengingatkan seluruh anggota DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," ujarnya.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra untuk terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

"Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” ujar Budisatrio.

Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi di berbagai daerah.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” katanya.

Menurutnya, rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara. “Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," ujarnya.