Akhir Perjalanan Greta Thunberg: Berlayar untuk Gaza, Dideportasi Israel

Aktivis iklim Greta Thunberg bersama aktivis lain dari sebuah organisasi hak asasi manusia bertemu dengan para jurnalis di Catania, Italia, Minggu (1/6/2025). Foto: Salvatore Cavalli/AP PHOTO

Israel mendeportasi aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg dari Israel. Thunberg sebelumnya ditangkap Israel pelayaran dalam misi kemanusiaan untuk Gaza. Di kapal yang membawa bantuan untuk Gaza tersebut juga terdapat 11 aktivis lainnya.

"Greta Thunberg meninggalkan Israel dalam penerbangan menuju Prancis," kata Kemlu Israel dalam unggahan di X, dikutip dari AFP, Selasa (10/6).

Selain Greta, 1 aktivis asal Prancis juga dilaporkan secara sukarela kembali ke negaranya hari ini, Selasa (10/6). Namun, 5 aktivis lainnya akan menjalani sidang di Israel.

"Salah satu di antara mereka telah sepakat untuk pergi secara sukarela dan akan kembali ke negaranya hari ini. 5 orang lainnya akan menjalani proses deportasi paksa," kata Menlu Prancis Jean-Noel Barrot.

Meski demikian, Prancis belum merinci siapa saja aktivis yang akan menjalani proses deportasi paksa dan siapa yang secara sukarela kembali ke Prancis.

Namun, salah satu warga Prancis yang ikut dalam rombongan pelayaran ke Gaza adalah anggota Parlemen Eropa yang mewakili Prancis, Rima Hassan.

Kapal Madleen Hilang Kontak

Para aktivis Koalisi Freedom Flotilla, menaiki kapal Madleen, sebelum berlayar menuju Gaza, berangkat dari pelabuhan Catania, Sisilia, Italia, Minggu (1/6/2025). Foto: Salvatore Cavalli/AP PHOTO

Kapal Madleen yang ditumpangi oleh Thunberg dan aktivis solidaritas Palestina lainnya hilang kontak pada Minggu (8/6) malam dalam perjalanannya menuju Jalur Gaza. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Catania, Sisilia, Italia tersebut hilang kontak setelah diadang pasukan Israel.

Dilansir Antara, kapal tersebut harusnya berlabuh di Gaza pada Senin (9/6) pagi, setelah melakukan pelayaran selama tujuh hari. Kapal tersebut diperkirakan memasuki perairan teritorial Gaza sekitar Minggu malam (8/6).

Yonhap, Senin, melaporkan pelayaran selama tujuh hari yang memasuki perairan teritorial Gaza sekitar Minggu malam (8/6) harusnya berlabuh di Gaza pada Senin pagi. Selain membawa aktivis dari Swedia, kapal tersebut juga diisi oleh aktivis dari Jerman, Prancis, Brazil, Turki, Spanyol dan Belanda. Kapal Madleen sendiri diambil dari nama nelayan perempuan pertama di Jalur Gaza, Madleen Kulab.

Adapun, kapal Madleen diberangkatkan oleh koalisi armada kebebasan (Freedom Flotilla Coalition) Gaza, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berusaha menyuplai pasukan bantuan kepada korban perang di Jalur Gaza yang diblokade ketat militer Israel sejak 7 Oktober 2023.

Bantuan yang dibawa, meliputi susu bayi, tepung, beras, popok, perlengkapan perempuan, alat penjernih air, obat-obatan, kruk, dan kaki palsu anak-anak, menurut penyelenggaranya.

Kapal Madleen mendekati pantai Jalur Gaza melalui Laut Mediterania di sebelah utara Mesir. Pada Senin dini hari, portal pelacak Madleen milik FFC menunjukkan kapal tersebut kehilangan kontak dengan simbol "tanda seru".

Dikecam Berbagai Pihak

Kapal organisasi hak asasi manusia Freedom Flotilla, Madleen, berlabuh di dekat pelabuhan Catania, Italia, Minggu, (1/6/2025). Foto: Salvatore Cavalli/AP PHOTO

Kecaman atas tindakan Israel yang menangkap aktivis dalam misi kemanusiaan untuk Gaza tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak.

Di Prancis, demo mengecam penangkapan aktivis yang dilakukan Israel digelar di Paris dan setidaknya 5 kota lainnya. Ketua partai France Unbowed (LFI), Jean-Luc Melenchon, menyatakan penangkapan kapal pelayaran ke Gaza oleh militer Israel sebagai pembajakan internasional.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga meminta Israel segera membebaskan Thunberg dan aktivis lainnya.

"Kami meminta 6 warga Prancis untuk dipulangkan ke Prancis sesegera mungkin," kata Macron, dikutip dari AFP, Selasa (10/6). Di antara warga Prancis yang ikut dalam pelayaran, ada Rima Hassan yang merupakan anggota Parlemen Eropa mewakili Prancis.

Macron menyatakan Prancis waspada dan mendukung semua warga negaranya yang berada dalam bahaya. Pemerintah Prancis juga mendesak Israel memastikan perlindungan para aktivis.

"Yang terpenting, Prancis menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dan mencabut blokade kemanusiaan. Ini adalah skandal yang tidak dapat diterima, yang terjadi di Gaza. Apa yang terjadi sejak awal Maret adalah aib," tegasnya.

Menlu Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri gala dinner di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin (26/5) malam. Foto: Dok. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Kecaman juga disampaikan Indonesia. Menlu Sugiono menilai tindakan Israel menunjukkan ketidakpedulian pada hukum.

"Tindakan yang sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan menjadi pukulan berat bagi penderitaan rakyat Gaza," kata Sugiono dalam keterangannya di X, Selasa (10/6).

Sugiono mengatakan, Israel seharusnya memastikan bantuan kemanusiaan di Gaza disalurkan secara berkelanjutan dan tanpa hambatan.

"Blokade Israel -- darat dan laut -- adalah bentuk hukuman kolektif yang memperburuk risiko kelaparan massal. Sesuai hukum internasional dan perintah ICJ, Israel wajib memastikan bantuan kemanusiaan tersalur secara berkelanjutan dan tanpa hambatan, serta menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan," tuturnya.