AHY Tetap Tindak Truk ODOL: Banyak Nyawa Melayang, Rp 40 T Buat Perbaiki Jalan

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan paparan saat rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Para sopir truk sempat demo memprotes penindakan truk over dimension over load (ODOL). Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, tetap akan meneruskan proses penindakan ODOL diberlakukan penuh pada Januari 2026.

AHY mengatakan, transportasi lancar menjadi salah satu faktor penekanan biaya produksi. Tapi, banyak truk-truk yang jadi jantung transportasi logistik malah melakukan ODOL.

"Setelah melakukan evaluasi selama belasan, bahkan puluhan tahun ini permasalahan terkait dengan truk-truk yang over dimension dan juga overload ini telah menyebabkan banyak permasalahan terutama kecelakaan lalu lintas," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

"Di sana-sini kita mendengar kabar yang menyedihkan ketika truk-truk yang bermuatan lebih ini menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa, bahkan bukan hanya pengemudi tapi juga masyarakat yang tidak berdosa pengguna jalan lainnya dan selalu yang dituntut hanyalah si pengemudi. Padahal kita tahu, barangnya, pemiliknya juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat ODOL," jelas dia.

Operasi gabungan menindak sejumlah truk ODOL (Over Dimension, Over Loaded) yang melintas di jalan tol Jasa Marga. Foto: Jasa Marga

Di sisi lain, truk ODOL juga menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah. Pemerintah mengeluarkan anggaran puluhan triliun rupiah hanya untuk perbaikan jalan di berbagai lokasi.

"Kerusakan jalan, kerusakan infrastruktur jalan, ini signifikan. Setiap tahun pemerintah itu harus mengalokasikan mungkin sekitar Rp 40 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di sana-sini. Tidak hanya jalan-jalan, tapi juga jalan-jalan di tingkat provinsi dan kabupaten-kota ini juga menjadi salah satu alasan," tambah dia.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono pada peresmian penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Ketum Partai Demokrat itu mengatakan, dari segi aturan juga sudah jelas ada sanksi yang bisa dilaksanakan kepada truk-truk ODOL itu. Karena itu, hal ini tidak bisa dibiarkan.

"Inilah yang harus kami terus jelaskan semata-mata tujuan adalah untuk keselamatan semua, tapi juga kami paham bahwa ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar tidak terlalu mengganggu produksi dan kegiatan ekonomi," ucap dia.