26 Tahun Referendum Timor Timur lewat Misi PBB UNAMET

Timor Timur merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di antara Australia dan Indonesia. Kawasan tersebut telah lama menjadi sumber konflik dan ketegangan.

Dampak Krisis Moneter

Dilansir dari laman resmi publikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), krisis moneter yang terjadi pada 1997 di Indonesia menyebabkan hambatan di berbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama terjadinya demonstrasi dari berbagai kalangan, khususnya di lingkungan kampus yang digagas mahasiswa.

Setelah naik jabatan, Portugal, mantan penjajah Timor Timur, dan internasional mendesak Habibie untuk memungkinkan Timor Timur menentukan nasibnya sendiri. Pada 27 Januari 1999, Habibie mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, melalui surat resmi.

Pendirian UNAMET

PBB kemudian mendirikan UNAMET berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal, 5 Mei 1999, No. 1246 untuk memastikan referendum yang adil dan bebas di Timor Timur. PBB melalui UMAMET bertugas memantau dan mengawasi seluruh proses referendum, termasuk pengumpulan suara dan penghitungan hasil. UNAMET juga bekerja untuk memastikan keamanan selama proses referendum Timor Timor.

Secara serentak, jajak pendapat diadakan di seluruh Timor Timur maupun di luar Timor Timur. Hasilnya sangat menentukan, perolehan suara dari kedua kubu itu masing-masing dari prokemerdekaan 78,50 persen dan pro- integrasi 21,50 persen

Pelepasan Timor Timur dari Indonesia.

Pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi melepaskan diri dari Indonesia dan mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan Portugal. Akhirnya, kawasan tersebut beralih menjadi Timor Leste yang dikenal saat ini.

Kakak Indra Purnama dan Putri Safira Pitaloka berkontribusi dalam penulisan artikel ini.