Walkot Eri Buka Suara soal Pemkot Surabaya Pasang CCTV untuk Pantau Pajak

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, buka suara soal surat edaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya meminta restoran-swalayan memasang kamera CCTV.

Eri membenarkan adanya surat tersebut. Pihaknya juga telah menyampaikan isi dari surat tersebut kepada para pengusaha dan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo).

Politisi PDIP itu bilang pemasangan CCTV di restoran-swalayan di Surabaya ini untuk pemantauan pajak parkir.

"Saya mengatakan bahwa membangun Surabaya adalah dengan sebuah kejujuran. Saya tidak ingin semua investasi di Kota Surabaya ini merasa, 'oh pemerintah kota seperti ini'. Pemerintah kota mengatakan 'oh ini yang namanya perusahaan atau investasi tidak jujur, karena ada yang ditutupi'," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Minggu (17/8).

"Maka saya sampaikan, ayo dimulai dengan kejujuran. Dengan apa? Dengan memasang CCTV di tempat-tempat parkir. Sehingga apa? Tempat parkir dulu itu adalah 20 persen. 20 persen pendapatan parkir diserahkan kepada pemerintah kota," lanjutnya.

Eri mengungkapkan, alasan memperketat pajak parkir dengan pemasangan CCTV di restoran-swalayan karena ada penurunan pajak menjadi 10 persen. Sehingga, langkah tersebut yang harus diambil.

"Tapi hari ini aturan yang baru di tahun kemarin, hanya 10 persen. Berarti PAD Surabaya ini semakin turun. Maka ketika semakin turun, tidak ada pilihan bagi kita semua, kita harus jujur, saling membantu," ucapnya.

Ia mengatakan, uang pajak parkir yang terserap dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini nantinya bisa digunakan untuk masyarakat, seperti sekolah gratis, penanganan stunting, bedah rumah dan lainnya.

"Kejujuran itu lewat apa? Ya menggunakan CCTV. Agar apa? Saya tidak ingin ketika kondisi seperti ini, maka pemerintah kota ngomong, 'harusnya parkiranya jumlahnya segini, oh, harusnya setor pajaknya segini'," ujarnya.

Dengan adanya CCTV pemantauan pajak parkir ini para pengusaha bisa lebih jujur. Dan, kata Eri Kota Surabaya memilih untuk tidak menaikkan pajak yang membebani masyarakat.

"Karena saya tidak akan pernah membebani kepada masyarakat. Saya selalu katakan, kenapa kita sekarang tidak mengambil kebijakan menaikkan PBB? Ya sudah kita kuatkan PAD-PAD kita, dengan apa? Dengan kejujuran," kata dia.

Eri menyampaikan bahwa anggaran infrastruktur di Kota Surabaya tidak banyak. Sedangkan banyak sektor yang membutuhkan pembiayaan.

"Ketika infrastruktur yang diminta oleh masyarakat jumlahnya Rp 3 triliun, totalnya Rp 20 triliun. Kami tidak ada anggaran. Rp 12 triliun yang kami punya Rp 3,4 T-nya untuk membayarkan P3K dan gajinya pegawai negeri. Setelah itu ada dua (Rp 2 T) untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Berarti apa? Maka itulah kita lakukan dengan pembiayaan," ujarnya.

"Karena apa? Kalau nilai proyek kayaknya, saya 5 tahun nih. Kalau nilai proyek ini dikerjakan di tahun keempat dengan dikerjakan sekarang dengan kita pembiayaan ada bunganya, maka nilai proyek itu jauh lebih besar di 4 tahun ke depan. Malah gak bisa bangun kita dengan kondisi begini. Apa tega kita naikkan PBB, naikkan lainnya," imbuhnya.

Maka dari itu, ia meminta partisipasi dari masyarakat untuk membangun Kota Surabaya.