Trump Batalkan Penunjukan Kepala DEA sebagai Komisaris Darurat Kepolisian Washington DC

Kepala Kepolisian Washington DC, Pamela Smith(Media Sosial X)

PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump membatalkan perintah yang semula mengganti Kepala Kepolisian Washington DC, Pamela Smith, dengan Kepala Badan Penanggulangan Narkotika AS (DEA) sebagai “komisaris darurat”. Langkah itu diambil setelah berlangsung sidang darurat di pengadilan pada Jumat (15/8) waktu setempat.

Keputusan pembatalan ini keluar menyusul gugatan Pemerintah Kota DC yang meminta pengadilan membatalkan perintah Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dan mencegah Kepala DEA mengambil alih kendali Kepolisian Metropolitan DC (MPD). Dalam sidang, Departemen Kehakiman sepakat mencabut penunjukan tersebut dan menggantinya dengan peran Kepala DEA sebagai penghubung antara pemerintah federal dan kepolisian kota.

Jaksa Agung DC, Brian Schwalb, menyatakan keyakinannya persoalan utama terkait kendali atas MPD telah terselesaikan. Hakim Ana Reyes menegaskan undang-undang yang digunakan pemerintahan Trump memang memberi kewenangan kepada Wali Kota DC untuk mengikuti arahan Gedung Putih, namun tidak berarti pemerintah federal memiliki kendali penuh atas kepolisian kota.

Meski begitu, perintah baru dari pemerintah federal tetap menginstruksikan Wali Kota DC untuk bekerja sama dalam penegakan hukum imigrasi dan penanganan “pendudukan ilegal ruang publik”. Perdebatan soal kebijakan imigrasi akan dilanjutkan pekan depan.

Garda Nasional

Bondi menuduh Schwalb terus menentang upaya pemerintah meningkatkan keamanan publik. Sementara itu, Trump sejak awal pekan menyatakan akan menggunakan aparat federal untuk menekan angka kejahatan di DC. Ratusan anggota Garda Nasional dan agen federal telah dikerahkan, termasuk untuk membersihkan kamp tunawisma dan melakukan pemeriksaan di sejumlah titik.

Langkah Trump ini menuai kritik dari Wali Kota DC, Muriel Bowser, yang menilai tidak ada kondisi darurat dan menyebutnya sebagai “dorongan otoriter”. Trump disebut sebagai presiden pertama yang memfederalisasi MPD, meski pemerintah federal sebelumnya pernah ikut campur dalam penanganan keamanan di DC, seperti pada 1989 di era Presiden George HW Bush dan pada kerusuhan pasca pembunuhan George Floyd pada 2020.

Trump beralasan bahwa tingkat kejahatan di DC memburuk, namun data Kepolisian DC menunjukkan tren sebaliknya. Setelah memuncak pada 2023, angka kejahatan kekerasan turun ke titik terendah dalam 30 tahun pada 2024, dan terus menurun pada 2025. Data awal tahun ini menunjukkan penurunan 26% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan angka perampokan turun 28%. (BBC/Z-2)