INFO NASIONAL - Gedung Graha Sawunggaling, Kamis pagi, 7 Agustus 2025, menjadi saksi lahirnya sebuah inisiatif strategis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi berdiri di podium, memimpin peluncuran Training of Trainer (ToT) Kampung Pancasila bagi ratusan Lurah, Camat, hingga kepala Perangkat Daerah (PD).
Hari itu, Pemkot Surabaya secara resmi menandai dimulai babak baru pengintegrasian program-program kampung menjadi satu sistem yang terkoordinasi dalam payung Kampung Pancasila. Program Kampung Pancasila dirancang untuk mengurai beragam persoalan di tingkat Rukun Warga (RW), mulai dari isu lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, hingga sosial budaya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Kampung Pancasila pada dasarnya bukanlah program baru, melainkan suatu penyempurnaan atas beberapa program kampung yang telah digagas dan dijalankan oleh perangkat daerah,” kata Wali Kota Eri Cahyadi. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila ini sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/ 436.1.2/2025 tertanggal 2 Juli 2025.
Satgas Kampung Pancasila dibentuk mulai dari tingkat kota dan kewilayahan atau RW. Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Kampung Pancasila bukan hanya didasari oleh nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun juga menjadi sistem untuk menjamin kesinambungan program kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Di dalam Kampung Pancasila itu adalah kita mengutamakan gotong royong dan saling membantu. Karena agama dan Pancasila ini filosofinya memerintah kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dengan gotong royong,” ujarnya. Struktur yang disusun rapi hingga ke akar, membuat pola kerja Satgas Kampung Pancasila menjadi semacam matriks fungsional.
Di tingkat kewilayahan, Ketua RW menjadi Ketua Satgas Kampung Pancasila secara ex officio, dengan dukungan kelompok kerja (pokja) di empat bidang, yakni lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi. Setiap pokja ini berkoordinasi dengan perangkat daerah yang telah ditunjuk sebagai koordinator bidang di tingkat kota.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, misalnya, menjadi koordinator Satgas Lingkungan. Satgas Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Satgas Sosial Budaya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan Satgas Ekonomi oleh Kepala Dinas Koperasi. “Maka dari Kampung Pancasila ini bagaimana (kita ingin mendorong warga) cinta negara dan saling tolong menolong,” tutur Wali Kota Eri.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. DOK. DINKOMINFO SURABAYA
Program Kampung Pancasila yang mulai digerakkan pada Senin, 11 Agustus 2025, akan menggunakan mekanisme self-assessment sebagai dasar penilaian. Penilaian akan dilakukan Ketua RW dengan dibantu Kader Surabaya Hebat (KSH), melalui aplikasi “Sayang Warga”. Tiap bulan, Satgas Kampung Pancasila akan melakukan penilaian terhadap kondisi aktual, dari pengelolaan sampah, kesehatan balita, kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), hingga status gizi warga.
Hasil potret ini kemudian dianalisis oleh ASN Pendamping untuk dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Wali Kota Eri menekankan bahwa Kampung Pancasila mengutamakan pendekatan gotong royong dan tolong menolong. Pendekatan ini mengadopsi filosofi nilai-nilai Pancasila dan agama sebagai basis moral utama.
“Pancasila dan UUD 1945 juga mengajarkan kita gotong royong, mulai dari sila ke-1 sampai ke-5. Sehingga saya ingin katakan pada teman-teman kalau kita ingin sejahtera, maka jalankan (perintah) agama (dan Pancasila) ini secara kaffah (keseluruhan),” jelasnya. Setiap Satgas di tingkat RW memiliki lingkup tugas yang jelas.
Satgas Lingkungan, misalnya, bertanggung jawab atas pemilahan sampah, urban farming, kerja bakti, pemberantasan sarang nyamuk, dan sosialisasi buang air besar sembarangan (BABS). Satgas Kemasyarakatan bergerak dalam bidang keamanan dan ketertiban, seperti patroli ronda, pengawasan jam malam anak-anak, mitigasi bencana, serta sosialisasi pencegahan narkoba dan konflik sosial.
Tak hanya itu, mereka juga diminta mengawal pelaporan kondisi lampu jalan hingga kepatuhan warga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara Satgas Ekonomi, bertugas mendata warga usia produktif yang belum bekerja, mendampingi UMKM, dan menghubungkan pelatihan kewirausahaan.
Mereka juga berperan dalam memastikan partisipasi warga dalam membantu keluarga prasejahtera. Adapun Satgas Sosial Budaya fokus pada isu-isu krusial seperti stunting, skrining TBC, pencegahan anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pemantauan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Program-program seperti PUSPAGA, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), dan Kampung Keluarga Berkualitas juga menjadi bagian dari lingkup kerja mereka. “Jadi ada beberapa (bidang) di Satgas Kampung Pancasila. Ada lingkungan, ekonomi, kemasyarakatan, dan sosial budaya. Misalnya lingkungan, ada pemilahan sampah.
Nanti kalau sudah mencapai ini, maka itu tingkat keberhasilannya,” bebernya. Karena itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberhasilan Kampung Pancasila bukan hanya dari sisi pengelolaan sampah, tetapi juga sejauh mana semangat gotong royong dan tolong-menolong benar-benar terwujud dalam keseharian warga. “Target kita adalah semua RW menjadi Kampung Pancasila,” tandasnya.
Di tingkat kota, Satgas Kampung Pancasila diketuai oleh Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widyanto, dengan wali kota dan wakil wali kota sebagai Dewan Pengarah. Sedangkan Camat, Danramil, dan Kapolsek, menjadi Dewan Pengarah di tingkat wilayah. Sementara Lurah bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Ketua LPMK, bertindak sebagai Pembina.
“Saat ini kita melakukan training of trainer kepada Kepala Dinas, Lurah, Kabag, sampai dengan Camat. Nanti setelah ini mereka melatih semua ASN Pendamping untuk mendampingi di Kampung Pancasila,” jelas Irvan. Dari total 1.361 RW di Kota Surabaya, pada tahun 2025 ditargetkan 786 RW yang akan menjadi fokus awal implementasi Kampung Pancasila.
Distribusi wilayah ini mengikuti lingkup kerja kepolisian. Dengan rincian, 218 RW di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan 568 RW di wilayah Polrestabes Surabaya. Irvan mengungkapkan bahwa setiap Kampung Pancasila akan melalui fase self-assessment menggunakan aplikasi Sayang Warga.
ASN Pendamping yang telah dilatih oleh Kepala PD dan Camat, akan menganalisis hasil evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut bersama warga dan perangkat daerah terkait. “Self-assessment contohnya kalau di lingkungan sudah ada pemilahan sampah atau belum. Kemudian di kemasyarakatan, sudah ada Siskamling dan penerapan jam malam anak apa belum. Nah, self-assesmen ini semua dimonitor langsung oleh ASN Pendamping,” pungkas Irvan.(*)