Sumut Siapkan Sistem Digital Cegah Lonjakan Harga Pangan

Wakil Gubernur Sumut, Surya.(MI/Yoseph Pencawan)

Pemprov Sumut menyiapkan sistem digital dalam memantau harga dan stok pangan untuk mencegah lonjakan harga yang memicu inflasi. Langkah ini menjadi terobosan baru yang diyakini dapat membantu membangun tata kelola pangan yang lebih terukur.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengatakan penguatan data pangan berbasis teknologi informasi menjadi kunci dalam pengendalian inflasi daerah. Untuk tahap awal, uji coba sistem monitoring dilakukan di Medan, Tebingtinggi, Deliserdang, Karo dan Langkat.

"Sistem ini kita siapkan sebagai early warning agar gejolak harga bisa diantisipasi sejak dini," ujarnya di Medan, Sabtu (30/8).

Menurut Surya, fokus utama pengendalian inflasi tetap pada komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai merah, dan bawang merah. Pemprov bersama kabupaten/kota telah dimintanya memperkuat ketersediaan pasokan.

Terutama melalui percepatan penyaluran beras SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah serta perluasan toko pantau inflasi. Selain pangan, Pemprov Sumut juga mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Surya telah meminta pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi secara nontunai melalui kanal digital. Seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking.

"Penerimaan daerah harus lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi pajak daerah juga akan memperkuat kemandirian fiskal," kata Surya.

Dia menambahkan, infrastruktur regulasi tengah disiapkan bersama Bank Sumut. Peraturan kepala daerah untuk mendukung penggunaan kanal non-tunai, termasuk kartu kredit Indonesia, akan segera diterapkan.

Surya juga menilai literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Seluruh anggota TP2DD disebut telah berkomitmen memperluas sosialisasi dan capacity building.

Hal itu agar OPD, wajib pajak dan pelaku usaha semakin paham manfaat digitalisasi. Pemprov Sumut ingin realisasi transaksi non-tunai daerah meningkat signifikan.

Dengan penguatan data pangan dan percepatan digitalisasi, Pemprov Sumut berharap harga kebutuhan pokok lebih stabil. Sekaligus memperkuat pendapatan daerah secara transparan.

Selama 2025, menurut Surya, Pemprov Sumut bersama berbagai pihak juga telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, hingga gerakan pangan murah di sejumlah kabupaten/kota.

Dalam keterangan tertulis, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi mengungkapkan, tantangan inflasi di Sumut sebagian besar masih bersumber dari harga kelompok makanan.

Terdapat tiga persoalan utama, yakni neraca pangan yang dipengaruhi perdagangan antar daerah serta pasokan dan harga beras yang belum stabil. Kemudian ekosistem hulu-hilir pangan yang belum terbentuk.

"Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu segera didorong di Sumut agar inflasi bisa terkendali lebih berkelanjutan," tegasnya. (H-1)