Sri Mulyani Beberkan Realisasi APBN 2024, Inflasi 1,6 Persen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Rapat Paripurna ke-21 DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan asumsi makro APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 21 Masa Persidangan IV 2024-2025.

Bendahara negara itu memastikan perekonomian Indonesia pada semester II 2024 dalam keadaan kondusif karena didukung kebijakan yang mendorong perekonomian.

Pada 2024, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5,03 persen. Sri Mulyani mengeklaim angka ini menunjukkan resiliensi atau daya tahan ekonomi Indonesia terhadap berbagai guncangan.

“Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga di 4,94 persen year on year, investasi tumbuh 4,61 persen year on year,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 21 Masa Persidangan IV 2024-2025.

Dari sisi inflasi, tahun 2024 ditutup dengan inflasi di level 1,6 persen secara year on year (yoy), angka ini menurun dari asumsi makro APBN 2024 yang 2,8 persen.

Meskipun Sri Mulyani juga mengakui perekonomian Indonesia sempat tertekan oleh volatile food.

“Pulihnya situasi dan stabilitas tidak terlepas dari manfaat APBN yang terus bekerja sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan perekonomian,” jelasnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pada 2024 juga memberikan berbagai insentif melalui instrumen fiskal, baik melalui subsidi, kompensasi, bantuan sosial juga stabilitas harga.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Beberapa program yang dikucurkan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Selain itu, pemerintah juga mendorong kinerja pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan subsidi bunga. Kemudian Sri Mulyani memastikan APBN 2024 digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas SDM, hilirisasi Sumber Daya Alam, mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.

“Dengan berbagai program tersebut, realisasi belanja tahun 2024 mencapai Rp 3.359,8 triliun. Hal ini berarti tumbuh 7,6 persen dibandingkan tingkat belanja 2023,” imbuh Sri Mulyani.

Angka kemiskinan menurun dari 9,03 persen pada Maret 2024, menjadi 8,57 persen pada September 2024. Kemudian angka kemiskinan ekstrem juga menurun dengan capaian mendekati 0, yaitu 0,83 persen.

Selanjutnya tingkat pengangguran juga menurun menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024. Kemudian dari sisi pendapatan negara ada kenaikan 2,4 persen menjadi Rp 2.850,6 triliun 2024 dibandingkan 2023.

“Dari realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2024 adalah sebesar 2,3 persen terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dari yang kami laporkan pada laporan semester kepada DPR yaitu pada saat itu disampaikan 2,7 persen PDB,” jelasnya.

Menurut dia, kondisi ini menggambarkan kebijakan fiskal dikelola secara prudent dan berkelanjutan. Lalu, dia juga mengeklaim defisit APBN dibiayai melalui bauran keseimbangan antara pembiayaan utang yang terkendali dan pembiayaan non-utang yang produktif dan efektif.

“Kemudian realisasi pembiayaan utang ditekan lebih rendah dari target awal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Di tengah suasana global, di mana suku bunga global higher for longer, yield dari surat berharga negara Indonesia tetap dapat kita kendalikan,” tutupnya.