Situasi Sempat Tak Kondusif Akibat Demo, Pelayanan KB di DIY Tetap Berjalan

Liputan6.com, Yogyakarta Pelayanan keluarga berencana (KB) tidak boleh terhenti meski dalam situasi tak kondusif seperti demo pekan lalu seperti disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mohamad Iqbal Apriansyah.

“Dalam situasi apapun pelayanan KB harus selalu selalu tersedia. Masyarakat tetap berhak mendapatkan akses informasi, pendampingan, serta alat kontrasepsi sesuai kebutuhannya,” ujar Iqbal di Yogyakarta, Senin (2/9/2025) dalam keterangan pers.

Ia menekankan bahwa KB merupakan layanan publik yang bersifat esensial karena berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, anak, serta kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, meskipun demonstrasi mengakibatkan terganggunya aktivitas di sejumlah wilayah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tetap memberi layanan. Dibantu mitra kerja seperti tenaga kesehatan, bidan desa, serta fasilitas layanan kesehatan.

“KB adalah investasi penting bagi terjaminnya kualitas generasi bangsa, sehingga harus selalu siap diakses kapanpun,” tambahnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila membutuhkan layanan KB, serta memanfaatkan jalur komunikasi daring yang telah disiapkan sebagai alternatif.

Masyarakat bisa menghubungi Penyuluh KB yang berkantor di setiap Kapanewon/Kemantren (setara kecamatan), atau para kader yang ada di tiap RW/Dusun maupun Tim Pendamping Keluarga yang berbasis desa.

Iqbal juga berpesan pada para penyuluh KB untuk turut menjaga suasana kondusif di wilayah kerja masing-masing dengan meningkatkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membagikan alat kontrasepsi atau kondom kepada wanita penjaja seksual. Hal itu dilakukan demi memutus rantai penularan HIV/AIDS.

Pada Kamis, 4 September 2025, Kepala BKKBN, Wihaji hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Dalam rapat ini, kontrasepsi menjadi isu sentral.

Menurutnya, pada alokasi anggaran tahun 2026, program KB termasuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pendataan keluarga sangat krusial untuk tetap dianggarkan.

Komisi IX pun menegaskan, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sangat penting untuk pengendalian penduduk dan kesehatan keluarga. Tanpa dukungan memadai, risiko kehamilan tidak direncanakan akan meningkat dan berdampak pada kesehatan ibu.

Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70 per 100.000.

Komisi IX menilai, menjamin ketersediaan alat dan obat  kontrasepsi adalah langkah pencegahan yang jauh lebih efektif dibanding hanya penanganan di hilir.

Komisi IX juga menekankan pentingnya Pendataan Keluarga sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. Agar tidak terjadi tumpang tindih, Kemendukbangga/BKKBN diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan kementerian terkait lainnya. Sehingga data keluarga yang dihasilkan bisa dimanfaatkan lintas sektor secara konsisten.

Di sisi lain, perhatian terhadap tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) turut disoroti. Mereka dipandang sebagai ujung tombak program di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan layanan keluarga berencana benar-benar sampai ke akar rumput.

Isu kesehatan dasar di daerah turut mengemuka. Kasus cacingan di Sukabumi disebut sebagai pengingat bahwa pembangunan manusia harus benar-benar menyentuh akar persoalan keluarga, termasuk kesehatan, gizi, dan sanitasi.

Ketiadaan dukungan terhadap program keluarga berencana dan gizi dinilai tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial-ekonomi yang lebih besar ke depannya.

Kehamilan tidak direncanakan dan kasus gizi buruk dapat memperparah kemiskinan, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan menghambat pencapaian bonus demografi yang menjadi target pembangunan nasional.

Menanggapi hal itu, Menteri Wihaji menegaskan komitmennya menjaga kelangsungan program prioritas.

Ia menyebut, seluruh tenaga dari pusat hingga provinsi digerakkan agar pelayanan tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.

“Pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,4 triliun. Namun setelah dilakukan efisiensi dan pemblokiran sebesar Rp547,21 miliar, pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sekitar Rp3,85 triliun,” ujar Wihaji.

Hingga 25 Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 66,36 persen dari pagu tersebut. Ia optimistis target serapan bisa mendekati penuh pada akhir tahun karena banyak program dipacu pada semester kedua.

“Negara harus hadir menjawab kebutuhan dasar keluarga, termasuk layanan KB yang memadai,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program prioritas Presiden. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, dengan menggerakkan tenaga lini lapangan hingga ke tingkat keluarga.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan layanan gizi dan kesehatan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan serta mempercepat penurunan stunting.

Komisi IX menekankan, keberhasilan program Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi pusat-daerah.

Dukungan DPR RI menjadi landasan. Namun kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil dipandang sama pentingnya untuk memastikan program benar-benar menjangkau keluarga Indonesia secara menyeluruh.

Komisi IX menyatakan dukungan DPR RI terhadap upaya yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN adalah mendorong adanya tambahan alokasi agar program KB, penyediaan alat dan obat kontrasepsi, dan Pendataan Keluarga tetap berjalan tanpa hambatan.

Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan untuk membawa hasil pembahasan ke Badan Anggaran DPR RI. Dengan dukungan tersebut, program Kemendukbangga/BKKBN diharapkan berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas keluarga Indonesia.