Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pejabat publik untuk tidak membuat pernyataan yang dapat menimbulkan kegelisahan di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks upaya menjaga stabilitas dan keamanan Jakarta di tengah dinamika politik dan aksi demo yang berujung ricuh.
“Dalam kondisi yang seperti ini, memang kebersamaan untuk tidak membuat statement yang membuat publik itu makin tidak merasa nyaman, terutama dengan pejabat-pejabat publik,” jelas Pramono usai rapat koordinasi kepala daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8).
“Mendagri juga menyampaikan untuk itu segera tidak boleh lagi dilakukan,” tambahnya.
Oleh karena itu, pejabat di internal Balai Kota DKI Jakarta diminta hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Saya di internal Balai Kota juga sudah meminta para pejabat terkait hanya bisa ataupun boleh menyampaikan hal yang berkaitan dengan tugas utamanya,” tutur Pramono.
“Sehingga dengan demikian, saya tetap memberikan ruang kepada para pejabat di DKI yang berkaitan dengan tupoksinya,” sambung dia.
Pramono menyebut, ia percaya komunikasi dan interaksi Pemprov DKI Jakarta bersama publik sudah cukup baik.
“Tetapi di luar itu, saya yakin kalau DKI sih karena komunikasi dan juga interaksi saya secara langsung. Kebetulan juga dengan Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta (Budi Awaluddin), saya selalu meminta untuk apa yang sudah diputuskan itu, di lapangannya dijaga,” ucapnya.
Pramono juga menegaskan, menjaga Jakarta tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berencana mengadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang seluruh anggotanya wajib hadir.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas kepemudaan dan keagamaan.
“Karena sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama,” pungkasnya.