PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk membahas demonstrasi 25 Agustus 2025 yang diwarnai kericuhan.
Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, mengatakan Presiden membahas situasi terkini di Indonesia. Ia menuturkan kepala negara memerintahkan jajaran untuk menjaga konduktivitas Tanah Air. Sebab, kata dia, pemerintah sudah berada pada jalur yang benar untuk membangun dan program-programnya berjalan dengan baik.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Aris mengimbau seluruh masyarakat khususnya kepada anak-anak remaja atau yang masih sekolah agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang ini tidak jelas sumbernya. “Apalagi sekarang ini ada artificial intelligence (AI). Jadi harus menyaring berita itu ya karena sekarang ini rentan sekali saat Indonesia sedang membangun seperti ini, semua sudah bagus mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia ini maju,” kata dia setelah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Menurut Aris, ada pihak yang ingin Indonesia ini selalu ribut. Karenanya, ia meminta remaja jangan mudah terprovokasi degan berita hoaks.
Kemarin, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meminta platform media sosial untuk aktif menangani konten rekayasa yang digunakan untuk memprovokasi demonstrasi 25 Agustus kemarin. Menurut dia, demonstrasi 25 Agustus menjadi bias karena ricuh akibat konten media sosial yang justru hoaks atau direkayasa menggunakan akal imitasi (AI).
“Ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini enggak benae, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down,” kata Angga Raka di Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.
Namun Angga Raka menegaskan take down tersebut agar tidak diartikan membungkam kebebasan berekspresi, tetapi agar tidak terprovokasi oleh konten yang tidak sesuai di lapangan. Ia akan meminta patform media sosial untuk memiliki sistem menindak konten-konten rekayasa tersebut. Ia mengatakan pemerintah telah mengundang perwakilan Tiktok Asia Pasifik dan Meta Indonesia untuk ke Jakarta. Namun Angga belum berkomunikasi dengan X karena tidak memiliki kantor di Indonesia.