Pengamat: Pilkada Melalui DPRD tak Menjamin Pengurangan Biaya Politik

Ilustrasi pilkada langsung(MI/RAMDANI)

DIREKTUR Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan, ia justru melihat wacana itu berpotensi memicu konflik yang merugikan stabilitas ekonomi.

“Potensi ricuh akan lebih besar, kalau misalkan sudah rusuh, ricuh itu secara ekonomi juga kita merugikan walaupun dia tidak dinominalkan secara materi. Tetapi itu berpengaruh pada reputasi demokrasi kita di mata global, di mata publik kacau. Ongkos itu yang harus dikeluarkan lebih mahal dibandingkan pilkada tidak langsung,” jelas Agung saat dikonfirmasi pada Kamis (31/7). 

Ia juga menyoroti bahwa biaya politik yang dikeluarkan antara pilkada langsung dan tidak langsung sejatinya sama saja. Alih-alih mengganti sistem yang sudah ada, ia mendorong agar pemerintah mengevaluasi sistem pencalonan agar tak ada mahar politik hingga meminimalkan politik uang.  

“Jadi ini subjeknya saja yang berganti, pilkada tidak langsung tetap mahal sebenarnya. Bedanya, karena kalau dulu pilkada tidak langsung elite-nya yang dapat, sekarang publiknya juga ikut,” katanya.

Selain itu, Agung meminta agar Presiden Prabowo dan jajaran elit partai politik dapat bersikap bijaksana dengan tidak terus melontarkan wacana ini dan lebih fokus pada reformasi sistem politik yang lebih fundamental.

“Lebih baik fokus pada perbaikan sistem, seperti memperketat pengawasan, membatasi dana kampanye, atau menerapkan teknologi untuk mengefisiensikan pilkada langsung,” pungkasnya.

Digaungkan Cak Imin

Sebelumnya, diskursus penataan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat ke publik setelah digaungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

Ide itu sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah politikus Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik pendukung pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan pemerintah pusat. Adapun, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” kata Muhaimin pada acara peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7). (Dev/M-3)