Pemerintah Telah Salurkan Sekitar 327 Ribu Beras SPHP per 6 September 2025

Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani telah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 327.718 ton sampai hari ini, Sabtu (6/9).

“Alhamdulillah karena sekarang kami sudah banyak dibantu oleh jajaran, pemerintah, maupun TNI-Polri, total (beras SPHP) hari ini sampai 327.718 ton,” ucap Rizal dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Kanwil Jakarta-Banten, Jakarta Timur, Sabtu (6/9).

Rizal menyatakan, total beras yang telah disalurkan tersebut setara dengan 22 persen dari total 1,3 juta ton yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia pun menyatakan bahwa capaian ini merupakan bentuk dari sinergi pemerintah bersama seluruh stakeholder.

“(Berkat sinergi) baik dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, maupun teman-teman BUMN yang membantu kami dalam proses penyaluran beras ini, termasuk ibu-bapak pengecer-pengecer yang ada di pasar,” kata Rizal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan dan berada jauh di atas HET. Sebagai langkah penanganan, pemerintah menggelar operasi pasar yang mencakup distribusi beras SPHP maupun beras premium.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan operasi pasar tersebut dijalankan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di lebih dari 4.000 titik. Upaya ini dinilai mampu menekan laju inflasi nasional pada Agustus 2025 menjadi 2,31 persen, turun dari 2,37 persen pada bulan sebelumnya.

“Tetap operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton operasi pasar besar-besaran. Ya, SPHP dan kami minta juga yang premium,” kata Amran saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (5/9).

Untuk menstabilkan harga, Amran menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan operasi pasar di wilayah-wilayah yang harga berasnya melonjak tajam. Langkah ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pertanian.