Pangdam Jaya Bantah Usulf Serahkan Kondisi Darurat ke TNI

PANGLIMA Kodam atau Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi membantah kabar yang menyebut dirinya mengusulkan agar kondisi darurat di Ibu Kota diserahkan kepada TNI. “Enggak ada usulan itu, ngarang-ngarang nggak ada. Kita semua harus kerja bersama, sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” kata Deddy saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Isu rekomendasi Pangdam Jaya mencuat setelah beredar kabar bahwa Presiden menggelar rapat darurat menyusul penyerangan ke Markas Gegana, Korps Brigade Mobil atau Brimob, di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025.

Dalam kabar yang beredar itu disebutkan Pangdam mengusulkan agar kondisi pengendalian diserahkan ke TNI.

Deddy menegaskan hubungan TNI dan Polri tetap sesuai dengan peran masing-masing. “Ya sama aja seperti polisi penegakan hukum, TNI pertahanan. Itu aja kan kita mem-back up juga. Kalaupun ada kemarin kejadian-kejadian kan itu semua diserahkan sama pimpinan,” ujar dia.

Sebelumnya, sekitar pukul 19.30 WIB, ratusan massa aksi merangsek masuk ke Markas Gegana Brimob. Pantauan Tempo menunjukkan markas itu dalam keadaan kosong dan lampu padam. Demonstran sempat melempari bangunan dengan batu dan petasan sebelum masuk, lalu menjarah sejumlah perlengkapan polisi seperti tameng dan pelindung badan.

Serangan itu merupakan bagian dari gelombang aksi solidaritas pengemudi ojek online (ojol) atas kematian Affan Kurniawan, 21 tahun, yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta, pada Kamis lalu.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri telah menyebutkan tujuh nama anggota polisi yang diduga melindas Affan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025. 

"Tujuh nama tersebut yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat dan Kompol Cosmas Kaju," kata Asep di depan para mahasiswa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.