Orang-orang Harus Dibangunkan

Korban jatuh sudah. Lagi dan lagi. Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol (ojek online), pada malam Jumat pahing, 28 Agustus 2025.

Semalaman saya tak bisa tidur. Affan tewas terlindas rantis (kendaraan taktis) berlapis baja milik aparat negara yang sedang bertugas “mengamankan” warga negara yang tengah menunaikan haknya: berunjuk rasa.

Affan adalah tulang punggung keluarga, tinggal di kawasan padat Jatipulo. Oleh warga sekitar, Affan dikenal sebagai sukarelawan keamanan. Adik terkecil yang ditanggungnya baru kelas III SMP.

Subuh tadi, seorang kolega Tionghoa pegiat sosial membagi pesan pilu: ”Seharusnya sedang kuliah, Affan memutuskan berhenti untuk membiayai keluarganya dengan menjadi pengemudi ojol. Jadi, Affan ini benar-benar contoh nyata dari gagalnya negara di berbagai sektor, mulai sektor pendidikan, lapangan kerja, sampai kepolisian.”

Ini ironi yang memilukan. Affan dan keluarganya pastilah pembayar pajak. Ia bagian dari pihak yang mengongkosi seluruh biaya sarana-prasarana institusi kepolisian: alutsista—senjata, peluru, dan gas air mata berlimpah meski masa pakainya kerap kedaluwarsa; gedung dan kantor kepolisian yang megah, gaji, pakaian (termasuk celana dalamnya), tanda pangkat yang gagah, hingga rantis yang semalam berlumuran darah pembelinya itu.

Suasana batin rakyat belum juga kering dari ingatan akan tragedi Stadion Kanjuruhan 2022, sinetron Jenderal Sambo yang membunuh anak buahnya, hingga petualangan Jenderal Tedy Minahasa yang nyambi jadi bandar narkoba ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kapolda. Belum lagi riuh rendah bagaimana institusi kepolisian dipelesetkan jadi Parcok (Partai Coklat) karena dijadikan mesin atau perabot pemenangan pemilu.

Campur aduk perasaan kita demi melihat perilaku aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung dan pelayan, tapi malah jadi beban negeri dan cenderung memosisikan diri sebagai public enemy (baca: melawan bangsa sendiri).

Kita semua jadi jatuh sedih dibuatnya. Marah. Geram. Misuh-misuh. Prihatin. Bahkan tak sedikit yang sampai frustrasi.

Respons pimpinan Polri, sebagaimana adatnya, adalah mengusut dan menindak anak buah yang notabene personel berpangkat rendah alias hidupnya pas-pasan. Mereka dinilai melanggar protap (prosedur tetap). Direksi dari sentra kekuasaan pun standar-standar saja. Normatif sekali: usut siapa yang bersalah, proses secara hukum, seadil-adilnya, bla-bla-bla.

Wahai, tak pernahkah Tuan-Puan luangkan waktu barang sejenak untuk berkaca, berefleksi, lalu mencari tahu: (si)apakah biang kerok atau root cause ‘akar penyebab’ dari ini semua?

Izinkan saya berseru: “Ini bukan semata pelanggaran protap. BUKAN!”

Soal protap mungkin benar telah dilanggar, dan karena itu perlu ada tindakan disiplin. Tapi, soal yang muncul terus-menerus berkaitan dengan perilaku dan kultur kekuasaan. Sudah cukup lama kultur dan perilaku kekuasaan mengakumulasi penyakit yang menggerogotinya.

Kekuasaan yang tanpa cek-ricek, kekuasaan yang tidak diurus oleh pribadi-pribadi amanah lagi cakap, kekuasaan yang dibagi-bagi hanya seputar “antarkita”, kekuasaan yang mengabdi pada kerabat dan keluarga, kekuasaan yang dibangun secara tersentral, itu semua adalah kekuasaan yang sedang dibangun menuju titik self-destruction, penghancuran diri sendiri.

Di tangan Presiden Joko Widodo—saya tulis ini semata-mata demi koreksi institusional, sama sekali bukan karena ketidaksukaan personal—kultur dan perilaku kekuasaan diwarnai oleh praktik-praktik yang mengarah pada sentralisasi, adu domba antar-kelompok warga, penuh tipu-tipu, manipulatif. Di tangan Pak Jokowi dan makhluk-makhluk brengsek di sekitarnya, kekuasaan yang semula merupakan titipan/amanat suci warga negara, telah berubah jadi bengis, berlumuran praktik KKN, diabdikan pada kerabat dan kepentingan keluarga, merusak tatanan hukum, abai etika, serta membuang jauh-jauh etik malu dan kepatutan bernegara.

MK dirudapaksa. Mereka pun memeras pengusaha, yang dengan uang itu, dibayarlah para pendengung, dibayarlah tukang survei perusak demokrasi, dan dilumpuhkanlah organisasi-organisasi sosial. Sejumlah aktivis mahasiswa calon pengestafet bangsa sampai diijon dan d...