
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen dari tiga produsen otomotif asal Jepang, Toyota, Suzuki, dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan, serta tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja di Indonesia, di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Hal itu disampaikan Menperin saat menghadiri World Expo 2025 di Osaka, Jepang, Kamis (11/7), tepatnya di Paviliun Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut penting guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas industri otomotif nasional.
“Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” ujar Menperin usai pertemuan dengan para prinsipal dikutip dari keterangan resmi yang diterima kumparan.
Ketiga prinsipal otomotif tersebut pun menyambut baik permintaan pemerintah Indonesia. Mereka memahami kekhawatiran Menperin dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga kendaraan tetap stabil serta mempertahankan tenaga kerja.
“Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” ujarnya Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga menegaskan pentingnya menjaga agar pasar otomotif domestik tetap kompetitif dan menarik. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan sejumlah kebijakan deregulasi dan insentif fiskal guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino,” tukasnya.
Kementerian Perindustrian mencatat, industri kendaraan bermotor di Indonesia saat ini memiliki skala besar. Untuk segmen kendaraan roda empat, terdapat 32 pabrikan dengan kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun. Industri ini menyerap sekitar 69,39 ribu tenaga kerja dan telah merealisasikan investasi hingga Rp143,91 triliun.

Sementara itu, pada segmen kendaraan roda dua dan tiga, terdapat 73 pabrikan dengan kapasitas produksi 10,72 juta unit per tahun. Industri ini menyerap sekitar 30,31 ribu tenaga kerja dan mencatat investasi sebesar Rp30,4 triliun.
Pada periode Januari hingga Mei 2025, sektor kendaraan roda empat mencatatkan produksi sebesar 459 ribu unit, penjualan domestik 316 ribu unit, dan ekspor dalam bentuk Completely Built-Up (CBU) mencapai 192 ribu unit. Sedangkan kendaraan roda dua dan tiga membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, dan ekspor CBU sebanyak 268 ribu unit.

Dalam pertemuannya dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, Menperin mendapat curhat soal penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia khususnya model andalan mereka seperti Suzuki Carry.
Meski demikian, pihak Suzuki tetap berkomitmen untuk tidak melakukan PHK dan akan terus mendukung pasar otomotif Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menperin menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai opsi untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga, seperti insentif fiskal untuk UMKM dan pembelian kendaraan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Toyota Motor Corporation menyampaikan aspirasi mereka terkait regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan elektrifikasi, terutama model hybrid. Mereka mengusulkan agar ada relaksasi aturan TKDN guna mempercepat investasi dan adopsi teknologi kendaraan ramah lingkungan.
“Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” kata Agus.
Ia juga menegaskan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan diperpanjang hingga 2031. Tujuannya adalah menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat dan mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.
“Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” ujar Menperin.
Menurut Agus, kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat krusial untuk menghadapi berbagai tantangan global. Ia menyebut bahwa pasar Indonesia sangat besar dan industri otomotif telah menjadi penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta ekspor manufaktur nasional.
“Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tutup Menperin