DINAS Kesehatan Kabupaten Sumenep melaporkan hingga Agustus ini, ada 17 anak yang meninggal akibat campak. Catatan itu membuat pemerintah setempat menetapkan penyebaran campak sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Achmad Syamsuri menyatakan pihaknya akan menyasar 78.569 anak di wilayahnya untuk mendapat vaksin campak. Sebab, 16 dari 17 pasien yang meninggal diketahui belum pernah diimunisasi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Vaksinasi akan kami gelar di 26 puskesmas di daratan dan kepulauan se-Kabupaten Sumenep dan tiga rumah sakit pada 25 Agustus 2025, sesuai hasil keputusan rapat lintas sektor tadi," kata Syamsuri di Sumenep, Jumat malam, 22 Agustus 2025.
Menurut Syamsuri, 78.569 anak yang menjadi sasaran vaksin campak itu, berusia 9 bulan hingga 6 tahun. Pelaksanaan akan berlangsung selama 21 hari, yakni mulai 25 Agustus hingga 14 September 2025.
"Kami sudah menginstruksikan kepada semua kepala puskesmas untuk mempersiapkan pelaksanaan program ini, dan mulai besok vaksin untuk masing-masing puskesmas kami kirim," kata Syamsuri.
Saat ini, Syamsuri mengatakan pihaknya telah memiliki 18 ribu vial vaksin campak dari Kementerian Kesehatan. Jumlah itu setara dengan lebih dari 80 ribu dosis yang bisa diberikan untuk sasaran.
Dari data terbaru, kasus campak di kabupaten paling timur di Pulau Madura, Jawa Timur itu terdata sebanyak 2.035 kasus dengan jumlah kematian 17 orang. Penyakit ini memiliki laju reproduksi (R0) 1718, artinya satu kasus positif dapat menularkan ke 1718 orang lainnya.
Untuk menangani KLB ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah meninjau pasien dan proses vaksinasi serta menggelar rapat teknis lintas sektor. "Secara vertikal, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah hadir langsung. Bahkan ada institusi internasional yaitu UNICEF dan WHO," kata dia dalam keterangannya, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Khofifah mengatakan penanganan KLB campak di Sumenep harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta dukungan TNI/Polri di lapangan.