KKP Perkuat Kelembagaan Nelayan Lewat Kopdes Merah Putih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kelembagaan nelayan melalui koperasi desa/kelurahan merah putih guna mendorong efektivitas program pemberdayaan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan pangan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan melalui kopdes merah putih, kelembagaan nelayan bukan hanya sekadar organisasi, tetapi menjadi cerminan kemandirian badan usaha nelayan dan kekuatan koperasi dalam turut serta mengelola sumber daya perikanan.

"Hal ini akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan," kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-78, pemerintah menggulirkan program Kopdes Merah Putih, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut diagendakan bakal diresmikan Presiden Prabowo pada 19 Juli 2025.

"Program ini akan mampu memperkuat fondasi kelembagaan nelayan di berbagai daerah di Indonesia," ujar Latif.

Diungkapkan Latif, kopdes merah putih akan didorong menjadi pengelola program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang juga merupakan salah satu program prioritas nasional.

"Selain pengelolaan dari usaha hulu ke hilir hingga menjalin kemitraan ekonomi yang lebih kuat dan tertata, nantinya berujung pada peningkatan kesejahteraan anggota, yaitu para nelayan," tutur Latif.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Mahrus menjelaskan dalam proses penguatan kopdes merah putih, pihaknya turut melibatkan para penyuluh perikanan.

Selain itu, KKP juga melibatkan pemerintah daerah, serta lembaga keuangan mikro guna memperluas akses nelayan terhadap pendampingan usaha, pembiayaan, dan akses pasar.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dukungan langsung yang diberikan kepada koperasi mencakup pendampingan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan usaha.

"Selain itu, kemudahan permodalan termasuk akses kredit usaha rakyat (KUR), serta bantuan pembuatan akta notaris yang difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Saat ini, KKP membina lebih dari 20.000 kelompok usaha kelautan dan perikanan yang berpotensi bertransformasi membentuk atau bergabung dalam kopdes merah putih.

Selain itu, sekitar 921 koperasi di sektor kelautan dan perikanan juga dibina dan berpotensi untuk bertransformasi menjadi kopdes merah putih.

Upaya penguatan dan peningkatan korporasi nelayan ini juga sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru.

sumber : Antara