Ketimpangan Sosial Pemicu Gelombang Demonstrasi Harus Ditangani Serius

Seorang pegawai Mess MPR RI berlari keluar ruangan yang terbakar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025) .(Antara Foto//Raisan Al Farisi)

PEMERINTAH harus bersikap serius dalam menangani persoalan ketimpangan sosial yang memicu gelombang aksi demonstrasi atau unjuk rasa di berbagai daerah.

"Pemerintah harus menanggapi ini secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi, Sabtu (30/8).

Menurut dia, hal itu dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang membayar pajak, namun tidak mendapatkan manfaatnya secara signifikan dan terkesan manfaat pajak tersebut hanya dinikmati oleh pejabat sehingga memperbesar ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Terkait dengan penanganan aksi unjuk rasa, dia meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi. Menurut dia, hal itu disebabkan insiden yang menimbulkan korban dapat memicu kemarahan publik menjadi lebih parah.

"Aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. Jangan sampai justru melakukan blunder," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Ia mengatakan tindakan yang tidak sesuai prosedur di lapangan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah seperti dalam unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8), yang menimbulkan korban jiwa justru membuat situasi semakin kompleks dan memicu eskalasi.

Jika gelombang unjuk rasa ini melibatkan lebih banyak pihak, kata dia, eskalasi akan semakin tidak terkendali sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan terutama bagaimana penanganan di lapangan. "Pemerintah harus fokus mengendalikan situasi, jangan sampai menimbulkan jatuhnya korban," tandasnya. (Ant/P-2)