Ketika Demokrasi Membisu: Dinamika Ekonomi, Represi, dan Hilangnya Ruang Aspirasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan, pada 28 Agustus 2025, berawal dari demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di Jakarta. Dalam kericuhan, Affan, seorang pengemudi ojek online, menjadi korban setelah tertabrak dan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.

Peristiwa ini segera menyedot perhatian publik karena bukan hanya sekadar kecelakaan, tetapi mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola dinamika sosial dan politik. Kematian Affan menjadi simbol nyata dari krisis komunikasi publik yang semakin mendalam antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menyingkap rapuhnya sistem dalam menampung aspirasi masyarakat serta lemahnya respons terhadap tekanan ekonomi yang menghimpit kelompok rentan.

Kamis, 28 Agustus 2025, suasana Jakarta yang dipenuhi demonstrasi berubah menjadi tragedi. Di tengah kericuhan antara massa dan aparat, Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang sehari-hari mencari nafkah di jalanan ibu kota, menjadi korban. Affan gugur setelah dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini segera memicu gelombang duka dan kemarahan publik, karena dianggap bukan sekadar kecelakaan tragis, melainkan simbol nyata dari kegagalan negara dalam mendengar suara rakyatnya.

Affan hanyalah satu dari jutaan pekerja informal yang menggantungkan hidup pada kerasnya jalanan kota, tetapi kepergiannya menyentuh kesadaran banyak orang, bahwa ada masalah besar yang belum terselesaikan. Tragedi ini menjadi cermin betapa rapuhnya komunikasi publik antara pemerintah dan rakyat.

Aspirasi yang mestinya bisa disalurkan melalui dialog terbuka justru terjebak dalam benturan di jalanan. Di balik itu, terdapat persoalan ekonomi yang menghimpit masyarakat, kekecewaan yang menumpuk, dan kebijakan yang gagal menjawab kebutuhan rakyat kecil.

Kematian Affan Kurniawan akhirnya menandai titik balik: bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi ujian serius. Sebuah demokrasi yang kehilangan ruang dengar, di mana aspirasi rakyat tidak lagi direspons dengan empati, melainkan dibalas dengan kekerasan.

Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia sejak 25 Agustus 2025, yang dimulai dari Gedung DPR/MPR RI dan menyebar ke berbagai daerah termasuk Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pontianak, Gorontalo dan Makassar, menggambarkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap kinerja lembaga negara. Aksi yang seharusnya menjadi sarana penyampaian aspirasi demokratis ini berubah menjadi kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum dan merusak fasilitas publik.