Kemendagri: Gerakan Pangan Murah Jaga Daya Beli dan Kendalikan Inflasi

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian terbukti berhasil menekan gejolak harga beras di berbagai daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara GPM Serentak di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.

“Gerakan Pangan Murah terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras. Penyaluran beras SPHP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Tito menyampaikan, hingga akhir Agustus 2025, beras SPHP telah disalurkan ke 4.662 kecamatan dari total 7.285 kecamatan di Indonesia. Penyaluran ini menjangkau lebih dari 3,4 juta masyarakat dengan kebutuhan sekitar 43 ribu ton beras.

Hasilnya mulai terlihat nyata. Jika sebelumnya ada 233 kabupaten yang melaporkan kenaikan harga beras, kini jumlahnya menurun menjadi 200 kabupaten. Bahkan, 55 kabupaten melaporkan harga beras sudah kembali turun.

Beras SPHP merupakan stok dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan alokasi 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025. Setiap kilogram beras dijual Rp 12.000 atau Rp 60.000 untuk kemasan 5 kg, jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Bahkan, di beberapa daerah, harga bisa turun menjadi Rp 11.000 per kg berkat dukungan subsidi dari Kadin.

Program ini juga mendapat dukungan penuh dari TNI/Polri, pemerintah daerah, serta BUMD pangan agar distribusi merata hingga pelosok desa, kepulauan, dan wilayah pegunungan.

“Dengan kolaborasi semua pihak, GPM bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mengendalikan inflasi nasional,” tegas Tito.

Keberhasilan GPM membuktikan kerja sama lintas sektor mampu memberikan solusi konkret dalam menghadapi kenaikan harga pangan, sekaligus menjamin masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga terjangkau.

sumber : ANTARA