Karut-Marut Tata Kelola Pangan Jadi Sorotan

Ilustrasi(ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Karut-marut tata kelola pangan kembali menjadi sorotan. Guru besar IPB University Dwi Andreas Santosa menilai, perum Bulog sebagai institusi yang diberi tugas mengelola cadangan pangan pemerintah harus bekerja sesuai mandat Perpres 125 tahun 2022.  Menurutnya, golden rule tata kelola pangan menempatkan lembaga penyimpan cadangan pangan negara harus bebas intervensi.

Alih-alih memperkuat sistem, intervensi tersebut justru membuat Bulog kehilangan kendali dalam menjaga stok dan distribusi.

Dwi Andreas mengatakan, lonjakan harga beras sepanjang 2025 mencerminkan kegagalan kebijakan pangan. Menurutnya, Bulog tidak lagi bisa menjalankan fungsinya secara profesional akibat intervensi berlebihan.

“Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah,” ujar Andreas dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional yang diselenggarakan Ombudsman baru-baru ini. 

Andreas memaparkan bahwa meskipun produksi diperkirakan naik sekitar 5 persen, ketersediaan beras untuk konsumsi justru terendah dalam tiga tahun terakhir. 

“Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa?,” kata Andreas.

Situasi ini diperburuk oleh tata niaga yang terganggu. “Lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun. Itu seharusnya. Jadi kalau dalam hal ini kan Bulog kan di Indonesia. Itu seharusnya bebas intervensi. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog,” tegas Andreas.

Andreas bahkan mengingatkan adanya potensi kerugian negara yang besar akibat tata kelola stok yang tidak profesional. “Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,” ungkap Andreas.

Ia menutup dengan peringatan bahwa selama intervensi terhadap Bulog terus terjadi, persoalan harga beras tidak akan pernah selesai. “Sehingga tetap saja tahun 2025 kita akan bermasalah dengan harga,” tandas Andreas.

Adapun tudingan adanya intervensi ditengarai mengarah pada Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Raker Komisi IV DPR RI menyatakan, urusan stabilitas harga bukan menjadi Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) lembaga yang dipimpinnya. Namun, Amran menegaskan bahwa pihaknya harus turut intervensi karena berkaitan dengan petani.

"Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami." kata Amran. (H-2)