Kamboja Tangkap 1.000 Lebih WNA, Termasuk Ratusan WNI, Pelaku Kejahatan Siber

Ilustrasi penipuan online. Foto: Shutterstock

Kamboja mengungkapkan telah menangkap lebih dari seribu tersangka yang terlibat dalam kejahatan siber dalam seminggu terakhir. Operasi penangkapan tersangka kejahatan siber ini berdasarkan perintah Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Dikutip dari AP, Kamis (17/7), Hun Manet mengeluarkan perintah yang mengizinkan tindakan negara untuk menjaga dan melindungi keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan sosial.

"Pemerintah telah mengamati bahwa penipuan online saat ini menyebabkan ancaman dan ketidakamanan di dunia dan kawasan. Di Kamboja, kelompok kriminal asing juga telah menyusup dan terlibat dalam penipuan daring," kata Hun Manet dalam pernyataannya.

PBB dan badan-badan lainnya memperkirakan bahwa penipuan online, yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, meraih pendapatan miliaran dolar bagi geng-geng kriminal setiap tahunnya.

Menteri Informasi Neth Pheaktra dan kepolisian mengungkapkan lebih dari seribu orang ditangkap dalam penggerebekan di 5 provinsi antara Senin (14/7) dan Rabu (16/7).

Mereka yang ditangkap termasuk 200 warga Vietnam, 27 warga China, 75 warga Taiwan, dan 85 warga Kamboja yang ditangkap di Phnom Penh dan kota Sihanoukville. Polisi juga mengamankan berbagai peralatan termasuk komputer dan ratusan ponsel.

Selain itu, setidaknya 270 WNI ditangkap di Poipet pada Rabu kemarin. Poipet merupakan kota di dekat perbatasan dengan Thailand yang terkenal dengan penipuan daring dan operasi perjudian.

Di tempat lain, polisi menangkap 312 orang termasuk warga Thailand, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam di provinsi Kratie. Sementara 27 orang dari Vietnam, China, dan Myanmar ditangkap di provinsi Pursat.

Amnesty Internasional bulan lalu mempublikasikan hasil 18 bulan investigasi terhadap kejahatan siber di Kamboja. Menurut mereka, ada keterlibatan negara dalam pelanggaran yang dilakukan kelompok kriminal asal China.

"Pemerintah Kamboja sengaja mengabaikan serangkaian pelanggaran HAM termasuk perbudakan, perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyiksaan yang dilakukan geng-geng kriminal dalam skala besar di lebih dari 50 kompleks penipuan yang tersebar di seluruh negeri," kata Amnesty Internasional.

Perdagangan manusia erat kaitannya dengan operasi penipuan online. Sebab, para pekerja sering kali direkrut dengan dalih palsu, kemudian ditahan.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumanto membenarkan operasi penangkapan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah Kamboja.

"Sedang ada operasi besar-besaran di berbagai provinsi. Kita terus monitor dan komunikasi dengan aparat terkait," kata Santo saat dikonfirmasi kumparan.

Santo mengatakan, KBRI Phonm Penh terus memonitor dan berkomunikasi dengan aparat setempat terkait penangkapan WNI dalam kasus tersebut.

"Operasi baru dimulai oleh pemerintah sini kemarin. Kita terus monitor dan komunikasi dengan aparat terkait untuk tindak lanjutnya," pungkasnya.