
Indonesia National Air Carriers Association (INACA) merespons rencana pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar pesawat atau avtur dari minyak jelantah atau used cooking oil.
Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, menilai inisiatif tersebut tidak langsung membuat tarif operasional maskapai menjadi lebih terjangkau, tetapi berpotensi menurunkan harga tiket pesawat jika pengelolaanya dilakukan secara efisien.
“Jadi (tergantung pengelolaan) jangka panjangnya (used cooking oil). Nah yang tadi saya maksud, kalau operational expenditure-nya ini makin lama makin efisien, tentu bukan tarifnya makin murah, tapi semakin affordable, dan traffic-nya juga makin meningkat,” jelas Denon saat ditemui di acara Indonesia Aero Summit 2025 di Jakarta Barat, Rabu (30/7).
Denon mengatakan komponen harga tiket pesawat dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya bahan bakar, termasuk nilai tukar mata uang, harga avtur, infrastruktur bandara, serta biaya layanan penumpang atau passenger service charge (PSC).

“Jadi saya pikir salah satu upaya pemerintah untuk nanti jangka panjangnya menyiapkan used cooking oil ini sebagai campuran dari SAF (sustainable aviation fuel), dari bioavtur, ini diharapkan bisa membantu menurunkan tarif tiket,” ujar Denon.
Denon menekankan pentingnya pengembangan yang komprehensif dan tidak tersentralisasi, terutama dalam pengelolaan minyak jelantah. Menurutnya, minyak jelantah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga proses pengumpulan dan distribusinya harus dirancang secara efisien.
Denon menilai jika seluruh minyak jelantah dikumpulkan di satu titik untuk kemudian didistribusikan ulang, hal tersebut justru akan menimbulkan biaya ganda.
“Tadi saya bilang tadi, used cooking oil-nya itu udah ada di semua daerah, karena kan kita masak di rumah. Nah tapi dalam pengembangan dan membuat visibility study untuk penerapannya ini nanti harus komprehensif,” tutur Denon.
Niat pemerintah mengembangkan SAF dari minyak jelantah ini sudah mulai dibicarakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi pada 2024. Rencana tersebut saat ini masih dalam proses.