Ekonomi Kepri Kuartal II 2025 Tumbuh 7,14 Persen, Tertinggi di Sumatra

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM — Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 mencapai 7,14 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi di. Sumatra. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Adidoyo Prakoso mengatakan, capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi di Kepri.

“Kinerja ini tidak lepas dari percepatan pembangunan kawasan strategis dan masuknya investasi, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama di kawasan ekonomi khusus,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Batam, Jumat (8/8/2025).

Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 6,96 persen dan kontribusi 2,91 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi Kepri. Aktivitas produksi industri elektronik meningkat, didorong antisipasi terhadap kebijakan tarif resiprokal AS–Indonesia.

Sektor pertambangan tumbuh dua digit sebesar 24,21 persen, dipicu beroperasinya Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna. Sektor konstruksi tumbuh 7,75 persen berkat proyek strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional, pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim, serta penataan jalan utama.

Meski ekonomi tumbuh solid, inflasi tetap terkendali. Pada Juli 2025, inflasi Kepri tercatat 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau 1,97 persen secara tahunan, lebih tinggi dari bulan sebelumnya namun masih dalam sasaran.

“Inflasi ini sebagian besar dipicu kenaikan harga bawang merah, telur ayam, ikan tongkol, dan cabai rawit,” kata Adidoyo.

Bank Indonesia Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produksi pangan lokal, pasar murah, serta penguatan distribusi logistik.

Adidoyo optimistis perekonomian Kepri akan terus tumbuh positif hingga akhir 2025, dengan catatan tetap mewaspadai risiko eksternal seperti kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik global.

sumber : ANTARA