Didesak Mundur, Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden!

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo .(Antara-HO/Divisi Humas Polri)

KOALISI masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Desakan ini disampaikan menyusul tindakan brutal aparat saat mengamankan demonstrasi di Jakarta yang menyebabkan seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob.

Menanggapi hal itu, Listyo mengungkapkan bahwa ia menghargai berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam aksi demonstrasi. 

Akan tetapi, lanjutnya, usul terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. 

“Terkait dengan isu yang menyangkut (pencopotan) Kapolri, itu hak prerogatif presiden,” kata Listyo di Jakarta, Sabtu (30/8). 

Selain itu, Listyo dalam kapasitasnya sebagai pimpinan tertinggi kepolisian, mengaku siap untuk mundur apabila diminta oleh Presiden. “Kita prajurit kapan saja siap (mundur),” ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan massa aksi yang menggelar demonstrasi di beberapa daerah, mengeluarkan 12 sikap atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Affan Kurniawan diketahui tewas setelah tertabrak dan terlindas rantis Brimob saat unjuk rasa di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berakhir ricuh pada Kamis (28/8) malam.

Koalisi mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo dianggap gagal mengubah watak represif Polri selama memimpin institusi tersebut.

“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” ujar perwakilan koalisi sipil, M Isnur, Jumat (29/8). 

Selain itu, Prabowo juga didesak untuk segera melakukan reformasi kepolisian secara sistematis. “Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power,” ujarnya.  

Menurut Isnur, kekerasan aparat mencerminkan kegagalan pemerintah dan DPR menunjukkan kepemimpinan demokratis. “Diamnya pemerintah sama dengan memberikan restu. Bahkan, patut dicurigai ini strategi negara membungkam kritik,” imbuhnya. (Dev/P-2)