Di Balik Aksi Massa di DPR Ada Ketimpangan Ekonomi yang Ekstrim

Muhammad Thaufan Arifuddin

Kolom | 2025-08-29 11:25:43

Gelombang aksi massa yang belakangan viral di media sosial dari Pati, Bone, hingga Jakarta bukanlah sekadar letupan sesaat yang tak berdasar. Aksi masyarakat di Pati (13/08/2025) dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% oleh Bupati Sudewo, disertai dengan arogansi tantangan kepada rakyat untuk turun ke jalan jika berani.

Tantangan itu direspon dengan konsolidasi warga secara cepat seraya menyiapkan berbagai konsumsi, menjaga solidaritas, dan akhirnya mengepung kantor bupati Pati. Meski jilid kedua aksi ini batal karena kompromi elit, kasus Pati membuka mata bahwa rakyat sudah berani mengorganisir kekuatan dan bersuara lantang menghadapi kebijakan yang menindas.

Gelombang aksi massa serupa terjadi di Bone (19/08/2025), ketika PBB dinaikkan 300% dan memicu kemarahan warga. Kali ini aksi massa menyasar kantor bupati yang bupatinya justru menghilang tak berani menghadapi rakyat.

Aksi massa mahasiswa dan Ojol di Jakarta berlangsung hingga malam dan menewaskan seorang driver. Ilustrasi foto: www.kompas.com

Kekerasan aparat terhadap rakyat terekam dan menyebar di media sosial dari kedua aksi massa ini, justru menambah amarah publik. Kedua aksi ini menunjukkan satu pola bahwa ketika elit memaksakan kebijakan yang mencekik, rakyat kecil yang terbebani biaya hidup akan bergerak tanpa rasa takut walau berhadapan dengan aparat. Mereka sudah tidak punya ruang lagi untuk ketakutan dan lebih memilih turun ke jalan.

Aksi massa lainnya terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 di DPR, Ibukota Jakarta. Aksi ini belum jelas penanggungjawabnya selain ajakan aksi di platform media sosial atas nama Revolusi Rakyat Indonesia. Aksi ini ternyata banyak melibatkan pelajar SMU, STM, dan SMK. Aksi ini viral dan mengguncang republik ini. Mereka bukan hanya menolak kemewahan elit DPR, tapi mereka juga menolak narasi viral bahwa guru mereka adalah beban negara. Justru DPR lah yang menjadi beban negara. Anak-anak muda ini menandai lahirnya kesadaran politik generasi baru bahwa ketidakadilan dan arogansi elit tidak bisa lagi ditoleransi.

Dari Pati hingga Jakarta, dari buruh hingga pelajar, rakyat menemukan musuh bersama yaitu elit politik yang hidup bermewah-mewahan di tengah penderitaan rakyat.

Puncaknya adalah aksi 28 Agustus 2025 kemarin, ketika buruh, ojol, dan mahasiswa bergabung di jalanan. Siang hingga malam, massa bersatu menolak kebijakan yang menindas dan privilese DPR yang dianggap berlebihan.

Namun aksi ini berubah menjadi tragedi ketika seorang ojol bernama Affan Kurniawan dilindas mobil Brimob hingga meninggal dunia. Peristiwa ini menorehkan luka mendalam dan menyulut kemarahan lebih besar. Solidaritas pun meluas, dengan banyak elemen masyarakat sipil yang berencana turun aksi lanjutan pada 29 Agustus hari ini.

Mengapa aksi-aksi ini bermunculan secara berantai-berentetan? Jawabannya bukan hanya soal PBB atau gaji DPR, melainkan soal ketimpangan ekonomi yang semakin dalam dan ekstrim. Elit politik menikmati privilese, fasilitas, dan kekayaan yang jauh dari jangkauan mayoritas rakyat.

Sementara itu, kelas bawah harus berjibaku dengan pendapatan yang pas-pasan bahkan kurang untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok. Inilah akar persoalan yang menyalakan bara kemarahan rakyat.

Data terbaru BPS menunjukkan kondisi itu dengan jelas. Pada 2024, hanya sekitar 17,13% penduduk Indonesia (47,85 juta orang) yang bisa disebut kelas menengah sejati. Sementara itu, hampir 49,22% (137,5 juta orang) masuk kategori aspiring middle class (AMC), yakni kelompok rapuh yang sewaktu-waktu bisa jatuh miskin. Bahkan 24,23% (67,69 juta orang) masuk kategori rentan miskin, dan 8,57% (24,06 juta orang) masih miskin absolut. Di sisi lain, kelas atas yang menikmati seluruh kemewahan negeri ini hanyalah sekitar 0,38–0,46% dari total populasi.

Artinya, lebih dari 80% rakyat Indonesia berada dalam kondisi rentan, miskin, atau hampir miskin. Pendapatan kelas menengah saja rata-rata hanya berkisar Rp2–10 juta per bulan, jumlah yang jelas tidak mencukupi untuk biaya hidup perkotaan yang kian mahal, apalagi untuk keluarga. Sebaliknya, elit politik dan kelas atas hidup dalam kelimpahan, dengan gaji, tunjangan, dan akses terhadap kemewahan yang sama sekali tidak terjangkau rakyat banyak. Kontras inilah yang menjadi bahan bakar amarah sosial.

Alhasil, akar dari serangkaian aksi rakyat Pati, Bone, pelajar, hingga buruh, ojol, dan mahasiswa sesungguhnya adalah protes terhadap jurang ketimpangan yang semakin tajam. Selama 50 tahun Indonesia berhasil tumbuh rata-rata 5,6% per tahun, namun buah pertumbuhan ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit. Jika tidak ada kontrak sosial baru yang memastikan redistribusi kesejahteraan, reformasi pajak, layanan publik yang lebih adil, dan perlindungan sosial yang lebih kuat, maka potensi revolusi sosial akan semakin nyata. Rakyat sudah marah dengan kemewahan elit yang disertai arogansi dan minim empati atas penderitaan mayoritas rakyat Indonesia. Antagonisme kaum 1 persen versus kaum 99 persen semakin terlihat nyata di usia Indonesia yang ke-80.

Hasta La Victoria Siempre !