Cegah Matahari Kembar, Wakil Panglima TNI Disarankan Diisi Lewat Promosi

ilustrasi(Antara Foto)

PENGAMAT militer sekaligus Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengisian jabatan Wakil Panglima TNI seharusnya melalui jalur promosi. Ia menilai hal tersebut dilakukan agar mencegah matahari kembar di tubuh TNI.

"Pemilihan figur yang akan mengisi posisi ini sangat menentukan, termasuk bagaimana pola kariernya. Saya cenderung lebih setuju bila jabatan Wakil Panglima dijadikan jalur promosi dari bintang tiga ke bintang empat, bukan diisi oleh figur yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Karena kalau tidak, bisa menimbulkan dua risiko: “matahari kembar” jika terlalu kuat, atau “ban serep” jika tidak diberi ruang fungsi nyata," kata Khairul kepada Media Indonesia, Jumat (8/8).

Khairul menjelaskan pengisian kembali posisi Wakil Panglima TNI setelah kosong selama 25 tahun memang dibutuhkan. Dari sisi urgensi, ia melihat bahwa konteks TNI saat ini berbeda dibanding dua dekade lalu. 

"Kita sedang berada dalam fase transformasi besar-besaran di tubuh TNI, baik dari aspek struktur organisasi, pembentukan komando baru, penguatan interoperabilitas tiga matra, maupun pembangunan sistem komando gabungan permanen. Semua ini tentu menambah beban koordinasi di tingkat strategis, khususnya di Mabes TNI," katanya.

Khairul menilai jabatan Wakil Panglima TNI menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan manajemen strategis, mendukung Panglima dalam mengoordinasikan matra, memastikan kesinambungan pelaksanaan kebijakan, dan menjadi wakil dalam kepemimpinan tertinggi jika Panglima sedang terlibat dalam urusan kenegaraan lainnya. 

"Jadi, urgensinya ada, selama fungsinya dirancang dan dijalankan secara tepat," katanya.

Lebih lanjut, Khairul menilai jabatan Wakil Panglima TNI bisa sangat berguna, bahkan strategis, asalkan diisi oleh figur yang tepat, memiliki mandat yang jelas, dan diletakkan dalam kerangka besar transformasi TNI sebagaimana sedang diarahkan oleh Presiden Prabowo. 

"Jika tidak, risikonya justru menjadi struktur pasif yang membebani anggaran dan tidak berkontribusi pada efektivitas institusi," katanya. (H-4)