Blunder Komunikasi Pejabat: Immanuel Ebenezer, Ahmad Sahroni, hingga Hasan Nasbi

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Kontroversi Ahmad Sahroni hanyalah satu dari sederet blunder komunikasi pejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berikut merupakan beberapa pernyataan pejabat publik yang sempat menuai polemik.

Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi: Dimasak Saja

Pada 21 Maret 2025, redaksi Tempo menerima teror berupa kepala babi. Namun alih-alih mengecam keras intimidasi terhadap kebebasan pers, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi justru berkata santai agar kepala babi tersebut dimasak saja.

Pernyataan itu dinilai tak pantas keluar dari mulut pejabat negara, apalagi juru bicara pemerintah yang semestinya mewakili suara presiden. Mantan Jubir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, menegaskan komunikasi publik seharusnya meredakan ketegangan, bukan memperkeruh situasi.

Immanuel Ebenezer: Mau Kabur, Jangan Balik Lagi

Fenomena tagar #KaburAjaDulu di media sosial, yang berisi ajakan anak muda mencari pekerjaan di luar negeri, sempat viral pada Februari 2025. 

Pernyataan itu menuai kritik karena dianggap merendahkan aspirasi rakyat. Politikus PDIP Guntur Romli menilai Noel seharusnya lebih bijak. Menurutnya, #KaburAjaDulu adalah ekspresi kekecewaan atas minimnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Kepala BGN Dadan Hindayana: Timnas Indonesia Sulit Menang Karena Kurang Gizi

Maret 2025, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membuat heboh dengan mengaitkan kekalahan Timnas Indonesia di kancah internasional dengan masalah gizi. Ia menilai para pemain lokal kesulitan bermain 90 menit penuh karena gizinya tidak bagus, dan banyak pemain bola lahir dari kampung.

Pernyataan itu memicu kekecewaan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan Dadan sebaiknya fokus pada Program Makan Bergizi Gratis ketimbang melontarkan komentar yang dianggap merendahkan atlet nasional.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soal Kritikus RUU TNI: Otak Kampungan

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak pada Maret 2025 menanggapi penolakan publik terhadap RUU TNI dengan menyebut kekhawatiran itu sebagai “otak kampungan”. Menurutnya, isu kembalinya dwifungsi TNI hanyalah cara menyerang institusi militer.

Aktivis HAM Usman Hamid menilai diksi kampungan menstigma suara kritis rakyat. Ia menegaskan kosakata itu bermakna negatif, identik dengan terbelakang atau kurang ajar, dan tidak semestinya diucapkan pejabat tinggi TNI.

Wamenag Romo HR Muhammad Syafii: THR Ormas Disebut Budaya

Blunder lain datang dari Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii. Dilansir dari laman resmi Kemenag Sumbar, pada Maret 2025, ia menyebut kebiasaan organisasi masyarakat meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pengusaha sebagai bagian dari budaya.

Novali Panji Nugroho, Hendrik Khoirul Muhid, dan Hendrik Yaputra turut berpartisipasi dalam penulisan artikel ini.