Ara Minta Anggaran PKP Ditambah Rp 48,029 T untuk Renovasi Rumah, Naik 2.639%

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama antara Kementerian PKP dan KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 48,029 triliun untuk tahun 2026. Nantinya penambahan tersebut akan digunakan utamanya untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah sebanyak 2 juta unit.

Awalnya pagu indikatif Kementerian PKP pada tahun 2026 hanya ada di angka Rp 1,82 triliun. Jika nantinya usulan penambahan bisa terealisasi, anggaran Kementerian PKP tahun 2026 ada di angka Rp 49,854 triliun atau naik 2.639 persen.

“Kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman Komisi V, kami mengusulkan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp 45,55 triliun atau 91,37 persen diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026,” kata sosok yang akrab disapa Ara itu dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Kamis (10/7).

Sementara itu, usulan anggaran di luar BSPS ada di angka Rp 4,30 triliun atau 8,63 persen dari total usulan. Dari jumlah tersebut sisa anggaran salah satunya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rusun yang sudah ada dalam kontrak multiyears contract (MYC) sebanyak 3.047 unit dengan anggaran Rp 1,67 triliun.

Foto udara deretan unit rumah subsidi di Kecamatan Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (19/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Selain itu terdapat pembangunan rumah khusus untuk penanganan bencana sebanyak 1.166 unit dengan anggaran Rp 287,81 miliar, penanganan permukiman kumuh di 15 lokasi dan sanitasi dengan anggaran Rp 660 miliar, prasarana, sarana dan utilitas rumah umum sebesar Rp 290,82 miliar dan pembiayaan perumahan.

Terdapat pula dukungan manajemen sebesar Rp 1,118 triliun dan pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas) sebesar Rp 271,52 miliar.

“Melalui usulan anggaran, Kementerian PKP tersebut menghasilkan pembangunan sebesar 2.052.822 unit dan penanganan kawasan kumuh sebesar 225.000 unit sehingga tetap diperlukan langkah-langkah kreatif untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata Ara.

Terkait BSPS atau renovasi 2 juta rumah yang menjadi fokus Kementerian PKP di tahun 2026, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P Lasarus mendukung penuh usulan itu. Hal ini karena menurutnya BSPS punya dampak besar pada perputaran ekonomi.

“Ada upah tukangnya loh untuk keluarga yang menerima, kemudian rumahnya diperbaiki, kemudian ada perputaran ekonomi, lapangan kerja terbuka, ada pendampingan lagi, ada lapangan pekerjaan. Jadi dalam kondisi sekarang, BSPS itu dampak secara ekonominya itu besar sekali,” kata Lasarus usai rapat.

Untuk 2026 selain renovasi 2 juta rumah, Ara juga menarget kuota FLPP atau rumah subsidi bisa mencapai 500 ribu.